Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS senior, Amien Rais, berpendapat, kubu pendukung Prabowo tetap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut disampaikan menanggapi pertemuan Prabowo dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (13/7).
"Prinsipnya, sebaiknya kita di luar," kata dia di kediamannya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (13/7) sore.
Menurut dia, kubu pendukung Prabowo akan sangat indah dan terhormat jika di luar pemerintahan untuk mengawasi jalannya pemerintahan hingga lima tahun mendatang.
Jika kubu Prabowo bergabung, pemerintahan tidak ada yang mengawasi. Apabila suara DPR sama dengan suara eksekutif, lanjut Amien, tandanya lonceng kematian demokrasi.
"Jika parlemen sudah menjadi jubirnya atau sudah dikooptasi oleh eksekutif, maka demokrasi mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali kalau kekuatan eksekutif-legislatif jadi satu. Terlebih jika yudikatif juga mengamini, game is over," kata dia.
Baca juga: Erick Thohir Sebut Pertemuan Kedua Tokoh Hari Ini Jalan Tuhan
Amien mengaku, dirinya sudah melihat tayangan televisi terkait pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo di MRT dan makan bersama dengan latar wayang. Namun, Amien mengaku, belum tahu tentang rencana pertemuan tersebut sebelum melihatnya di media.
"Saya belum tahu (sebelumnya). Makanya itu, mengapa kok tiba-tiba nyelonong," pungkas dia.
Lebih lanjut, Amien berjanji akan memberikan keterangan lengkap tentang pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo pada Senin (15/7) mendatang di Jakarta. Ia mengatakan, harus terlebih dulu membaca surat dari Prabowo yang baru tiba tadi pagi di kediamannya di Gandaria, Jakarta.
Sebelum memberikan komentar lengkap, ia juga akan lebih dulu tanya apa betul sudah membahas rekonsiliasi apalagi hingga pembagian kursi dan lain-lain. (OL-1)
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved