Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS senior, Amien Rais berpendapat, kubu pendukung Prabowo tetap berada di luar pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pertemuan Prabowo-Jokowi di Jakarta, Sabtu (13/7).
"Prinsipnya, sebaiknya kita di luar," kata dia di kediamannya di Sleman, Sabtu (13/7) sore.
Menurut dia, kubu pendukung Prabowo akan sangat indah dan terhormat jika di luar pemerintahan untuk mengawasi jalannya pemerintahan hingga lima tahun mendatang.
Jika kubu Prabowo bergabung, pemerintahan tidak ada yang mengawasi. Apabila suara DPR sama dengan suara eksekutif, tandanya lonceng kematian demokrasi.
"Jika parlemen sudah menjadi jubirnya atau sudah dikooptasi oleh eksekutif, demokrasi mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali kalau kekuatan eksekutif-legislatif jadi satu. Terlebih jika yudikatif juga mengamini, game is over," kata dia.
Baca juga: Sandi Ogah Pertemuannya dengan Erick Disebut Rekonsiliasi
Amien mengaku, dirinya sudah melihat tayangan televisi terkait pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo di MRT dan makan bersama dengan latar wayang.
Namun, Amien mengaku, belum tahu tentang rencana pertemuan tersebut sebelum melihatnya di media.
"Saya belum tahu (sebelumnya). Makanya itu, mengapa kok tiba-tiba nylonong," pungkas dia.
Lebih lanjut, Amien Rais berjanji akan memberikan keterangan lengkap tentang pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo pada Senin (15/7) mendatang di Jakarta.
Amien mengatakan, harus terlebih dulu membaca surat dari Prabowo yang baru tiba tadi pagi di kediamannya di Gandaria, Jakarta.
Sebelum memberikan komentar lengkap, ia juga akan lebih dulu tanya apa betul sudah membahas rekonsiliasi apalagi hingga pembagian kursi dan lain-lain. (A-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Arie menegaskan, UGM dalam kasus tersebut tidak berposisi memihak salah satu pihak. Namun, UGM menyampaikan data-data berdasarkan fakta yang ada.
Amien mengatakan fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan pengelolaan tambang.
Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan.
Mohammad Amien Rais, tokoh Reformasi, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan.
Mohammad Amien Rais, tokoh terkemuka pada era Reformasi, menyatakan kekhawatirannya tentang pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi keagamaan.
Amien Rais memberikan kritik tajam terhadap dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved