Purnawirawan TNI-Polri Jangan Berpolitik di Jalanan

SEJAK era reformasi, banyak partai besut-an purnawirawan jenderal seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKPI muncul. Hal itu dinilai sebagai cara yang paling konstitusional ketimbang turun ke jalan menggoyang kekuasaan dengan membawa embel-embel purnawirawan.

Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai tidak ada yang salah purnawirawan membentuk parpol. Ia memandangnya sebagai kendaraan yang legal meraih kekuasaan asalkan mendapatkan mandat dan dukungan rakyat.

"Saya menyarankan bagaimana para purnawirawan TNI membentuk parpol berhaluan nasionalis, itu diprediksi mendapatkan dukungan rakyat luas," kata Ujang di Jakarta, kemarin, seperti dilansir Medcom.id.

Berkaca dari partai-partai sebelumnya, partai besutan purnawirawan harus memiliki figur yang kuat. Contohnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Demokrat, Prabowo Subianto di Gerindra, dan Wiranto di Hanura.

Terpenting, kata Ujang, arah, tujuan, dan platform partai tersebut harus mendapatkan dukungan dari rakyat. Saat ini pun, tipologi masyarakat Indonesia masih membutuhkan figur sentralistik.

"Misalnya, SBY membentuk Demokrat dan Prabowo mendirikan Gerindra karena ketokohannya. Masyarakat Indonesia masih mengikuti figur sehingga kalau purnawirawan mau mendirikan parpol, harus ada figur yang bagus," ucap dia.

Staf pengajar ilmu politik Universitas Al Azhar Jakarta itu mengingatkan bahwa purnawirawan telah memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih hingga mendirikan parpol. Hal itu baik bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Ade Supandi enggan menanggapi peluang adanya partai baru yang dibesut purnawirawan jenderal. Menurut dia, jumlah partai besutan purnawirawan seperti Demokrat, Gerindra, Hanura, dan PKPI sudah cukup menjadi salur-an aspirasi politik para purnawirawan.

Bahkan, Partai Demokrat tercatat sudah pernah menjadi partai pemenang pemilu. Namun, diakui Ade, parpol yang ada belum bisa menyatukan kepentingan para purnawirawan. Mereka tidak bisa mengumpulkan mayoritas dalam satu partai. (P-2)