JK: Semua Parpol Lagi Bicara Soal Kekuasaan

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.

CSIS: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal tak Terbukti Tingkatkan Akuntabilitas Politik

Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik

Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi

Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.

Terbongkar, Usulan Pilkada Lewat DPRD untuk Langgengkan Oligarki?

Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.

Pilkada Lewat DPRD Konstitusional? Yusril Beri Pandangan Ini

Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Berisiko Lemahkan Pelembagaan Partai

Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.

Pengamat: Parpol yang Hapus Pilkada Langsung Berpotensi Dibubarkan MK

partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Respons Mensesneg Soal Pilkada Lewat DPRD

Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.

Hakim MK Soroti Lemahnya Argumen Uji Materi UU Pemilu Terkait Calon DPR Nonparpol

Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.

UU Pemilu Digugat, Pemohon Ingin Calon DPR Bisa Maju tanpa Partai Politik

Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.

Belum Setahun Dilantik 3 Kepala Daerah Terjerat OTT KPK, Pakar Soroti Politik Mahal dan Partai Mandul Kaderisasi

BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia