Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden, Jusuf Kalla, menilai pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) politik sudah menjadi lebih baik. Salah satunya karena semua pihak saat ini berbicara politik yang nyata, yakni tentang kekuasaan.
“Akhirnya semua lagi berbicara politik yang real, yaitu kekuasaan. Karena ujung dari perpolitikan adalah siapa yang mempunyai kekuasaan. Semua partai berjuang untuk menang, menang untuk mendapatkan kekuasaan,” tutur Kalla dalam pengarahan kepada peserta Diklat Lemhanas di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (11/7).
Baca juga: KSP: Pemulangan Rizieq Bukan Sekadar Kasus Hukum
Partai-partai politik, menurut Kalla, saat ini tidak lagi berbicara ideologi karena semua tengah dalam satu bahasan. Kalla menilai dalam beberapa bulan ke depan pembicaraan politik akan bersifat siapa mendapatkan apa dari pola kekuasaan saat ini, dan di sisi lainnya ada pihak yang akan mengoreksi.
“Nanti lima tahun lagi bicara lagi ideologis, sistem persaingan dan prestasi, itu akan berlangsung terus seperti itu, tetapi semua diharapkan berjalan dengan baik,” pungkas Jusuf Kalla. (OL-6)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved