Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
POLITIKUS Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melihat ada gejala Komisi Pemberantasan Korupsi akan bubar. Hal tersebut disampaikan Ferdinand melalui cuitan di akun twitter pribadinya @Ferdinandhaean2, Rabu (10/7).
"Di sela waktu senggang, mencoba mencari info terkait KPK dan Pansel. Cukup mengagetkan bagi saya bahwa tanda-tanda @KPK_RI akan tutup buku terlihat kasat mata. Syafrudin perkara BLBI bebas, dampaknya kasus Syamsul jg hrs stop. Pendaftar capim KPK ngeri2 sedap. Sedih juga ya..!," cuit Ferdinand.
Disela waktu senggang, mencoba mencari info terkait KPK dan Pansel. Cukup mengagetkan bagi saya bahwa tanda-tanda @KPK_RI akan tutup buku terlihat kasat mata.
— FERDINAND HUTAHAEAN (@FerdinandHaean2) July 10, 2019
Syafrudin perkara BLBI bebas, dampaknya kasus Syamsul jg hrs stop. Pendaftar capim KPK ngeri2 sedap. Sedih juga ya..!
Baca juga: KPK Tegaskan tetap Buru Sjamsul Nursalim
Terkait Pansel KPK memang banyak kritik muncul dari masyarakat sipil yang melihat komposisi Pansel tidak cukup membawa harapan bagi pemberantasan korupsi ke depan lebih baik. Bukan hanya itu, vonis bebas Syafrudin Arsad Tumennggung juga memberi sinyal bahwa KPK sudah tidak bertaring, terbukti apa yang sudah dia buktikan selama proses persidangan akhirnya gugur di tangan hakim agung.(OL-5)
Mobil diserahkan Dadan dan istri ke Rumah penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Jakarta Timur
KELUARGA korban kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA), meski telah membatalkan vonis bebas terhadap dua polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur menyerahkan seluruhnya pada proses hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum.
KELUARGA korban Tragedi Kanjuruhan akan terus menuntut restitusi dan menagih sikap tegas Polri menindak anggotanya yang bersalah usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
SETIAP ada penangkapan atas hakim, perih terasa selalu berganda.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menjelaskan, MS merupakan subjek yang masuk ke dalam daftar pencegahan yang masih sah dan berlaku.
Presiden Jokowi memiliki komitmen tegas terhadap agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset-aset negara yang dirampok para koruptor
KPK sudah menaikkan kasus BLBI ke tahap penyidikan.
Saat ini, pihak SN tengah mengajukan gugatan atas hasil dan proses audit BPK 2017 ini di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pengakuan dari kedua advokat tersebut merupakan informasi penting yang perlu diketahui publik.
PELAKSANAAN audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2017 atas dugaan tindak pidana korups
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved