Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
USAI ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo langsung tancap gas. “Besok langsung kerja,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi tersebut dalam konferensi pers di gedung KPU Jakarta, Minggu (30/6).
Dia berharap seluruh elemen bangsa juga mau bekerja keras tanpa kecuali. Menurut Jokowi, bangsa Indonesia telah 10 bulan bergelut dengan politik. Untuk itu pascapenetapan ini, ia berharap seluruh elemen bangsa dapat fokus membangun Indonesia ke depannya.
Jokowi mengingatkan ke depannya agar masyarakat dapat bersama-sama kembali bersatu menjaga persatuan dan kesatuan untuk memajukan Indonesia.
“Jangan ada lagi 01 atau 02, jangan sampai ada lagi antartetangga tidak saling sapa, antarkawan tidak saling omong karena semua kita adalah saudara sebangsa setanah air,” tegas Jokowi. (A-3)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi.
Ahok secara blak-blakan mengaku pernah memberikan pilihan sulit kepada Jokowi: "Berikan jabatan Direktur Utama (Dirut) atau tidak sama sekali."
Ahok mengungkap sejumlah temuan penyimpangan selama dirinya menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved