Menag Bantah Intervensi Proses Seleksi Kakanwil Kemenag Jatim

MENTERI Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membantah telah mengintervensi proses seleksi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur.

Hal itu disampaikannya saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kemneterian agama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/6)

"Tidak pada tempatnya untuk itu ditafsirkan sebagai sebuah intervensi, itu tanggapan umum saja. Kalau ada yang memaknai bahwa ungkapan-ungkapan saya yang hakikatnya objektif netral dimaknai sebagai perintah. Ya, itu tentu pihak yang memaknai itu, bukan saya," ujar Lukman.

Lukman menjelaskan, ia menyadari dan memahami betul bahwa kewenangan dalam hal menyeleksi peserta ialah kewenangan panitia seleksi (pansel).

Sedangkan kewenangannya selaku Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) hanyalah menentukan salah satu dari empat nama yang telah lolos seleksi oleh pansel, untuk dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah.

Baca juga : KPK Periksa Menag Lukman Terkait Penyelidikan Kasus

Saat ditanya oleh Jaksa dalam konteks apa ia menyampaikan hal tersebut, Lukman berdalih hal tersebut sebatas diskusi. Diakui oleh Lukman, ia telah berpuluh-puluh tahun bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga terbiasa dengan budaya egaliter.

"Saya biasa berdiskusi tidak hanya Eselon I, Eselon II, bahkan Eselon IV, bahkan kepada staf-staf yang non-eselon itu saya biasa berdiskusi," imbuh Lukman.

Sebelumnya, Jaksa KPK Wawan Yunarwanto menyebutkan, dalam laporan Berita Acara Perkara (BAP), Lukman pernah menyampaikan kepada Sekjen Kemenag Mohamad Nur Kholis Setiawan dalam sebuah diskusi yang bertempat di kantor Kemenag terkait pilihan dan tendensinya terhadap Haris Hasanudin untuk dipilih sebagai sebagai Kakanwil Jatim.

"Dari empat orang tadi saya hanya cocok dengan haris Hasanuddin karena dia yang sudah menjabat pelaksana tugas (Plt) Kakanwil Jawa Timur, saya juga pernah menyampaikan ini masalah pilihan, karena saya tahu orang itu mampu maka saya memilih dia", ujar Jaksa Wawan Yunarwanto membacakan ulang apa yang disampaikan oleh Lukman kepada Nurcholish sebagaimana dalam BAP.

Lukman bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi yang juga anggota DPR RI periode tahun 2014-2019 diduga menerima suap total Rp325 juta dari Haris Hasanudin untuk membeli kursi jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. (OL-7)