Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko, mensinyalir ada kelompok yang tidak menerima terwujudnya rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto. Moeldoko menegaskan, proses rekonsiliasi kedua tokoh itu masih dilakukan.
“Kami mensinyalir ya, ada proses menuju rekonsiliasi berjalan dengan baik. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6).
Baca juga:
Moeldoko mengatakan, kelompok-kelompok ini tetap ngotot ingin turun ke jalan saat sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6) besok. Padahal, Prabowo dan Jokowi telah menyerukan ke pendukungnya untuk tidak turun ke jalan.
“Masih memaksakan diri untuk turun ke jalan. Saya ingin menekankan bahwa masyarakat kita sangat menginginkan suasana ini berjalan baik-baik saja,” jelasnya.
Menurutnya, kelompok tersebut memang memiliki agenda dan kepentingan lain. Dia mengaku sudah memetakan kelompok tersebut.
“Mungkin punya agenda lain. Kami sudah tahu itu, siapa-siapa sudah tahu. Kelompok mana saja sudah kami petakan. Kami juga sudah waspadai,” jelasnya.
Saat ditanya kelompok mana yang dimaksud, dia enggan menyebutnya. Dia hanya memastikan bahwa kelompok ini akan berhadapan dengan hukum jika melakukan pelanggaran.
"Ini kan negara demokrasi yang mengedepankan hukum sebagai panglima. Siapa pun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu," kata dia.
Di lain sisi, dia menyatakan wujud rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo semakin terlihat pada saat ini.
“Saya pikir itu semakin, wujudnya semakin kelihatan," kata Moeldoko yang juga menyatakan bahwa telah ada pembicaraan antara kubu Jokowi dan Prabowo. (OL-6)
Narasi tersebut dikhawatirkan memperlebar ruang intimidasi dan menormalisasi represi terhadap suara-suara kritis masyarakat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., sebagaimana kewajiban amil untuk mendoakan para muzaki.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (13/3) sore.
Danantara Indonesia menandai satu tahun perjalanan kelembagaannya melalui kegiatan refleksi bersama yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (11/3).
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved