Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEJAKSAAN Negeri Batubara, Sumatra Utara, memastikan kehadiran tahanan kota Rahmadsyah Sitompul di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa izin.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batubara Edy Syahjuri Tarigan saat dihubungi, Kamis (20/6), menuturkan Rahmadsyah tengah menjadi terdakwa kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
'Karena menjadi terdakwa, yang bersangkutan juga berstatus sebagai tahanan kota," ujar Edy.
Adapun kasus yang membelit Rahmadsyah, jelas dia, terkait dengan unggahan dia di akun Facebook mengenai Pilkada Batubara 2018. Menurut Edy, Rahmadsyah mengunggah konten yang dianggap menimbulkan kegaduhan karena menyerang salah satu pasangan calon.
Edy mengatakan kehadiran Rahmadsyah di sidang MK mengejutkan Kejaksaan Negeri Batubara. Pasalnya, ia tidak meminta izin ke luar kota untuk bersaksi pada pengadilan sengketa Pilpres di MK.
Pada hari itu, jelas Edy, Rahmadsyah hanya meminta izin tidak mengikuti persidangan kasusnya dengan alasan ingin mengantar orangtuanya berobat ke Jakarta.
Namun ternyata kepergiannya ke Jakarta adalah untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu presiden (pilpres) di MK.
Padahal, lanjut Edy, ketidakhadiran Edy membuat persidangan kasusnya ditunda oleh hakim.
Edy menjelaskan, bila mengacu aturan, Rahmadsyah harus mendapat izin dari hakim jika ingin ke luar kota untuk bersaksi di sidang MK. Pada kenyataanya, dengan pemberitahuan hendak mengantarkan orangtua berobat, ia malah menjadi saksi di MK.
Baca juga: Saksi 02 Jadi Tahanan Kota, KPU: Publik Bisa Menilai
Karena itu Edy memastikan bahwa apa yang dilakukan Rahmadsyah itu adalah pelanggaran aturan. Yakni menyalahgunakan perizinan yang diberikan hakim.
Karena itu, sambung dia, Kejari Batubara tinggal menunggu keputusan hakim atas pelanggaran tersebut. Status tahanan kota Rahmadsyah, imbuhnya, berpeluang dicabut yang artinya ia akan berada di sel selama proses persidangan kasusnya. (X-15)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
SEKRETARIS Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Bahlil Lahadalia, menyampaikan apresiasi kepada generasi muda Indonesia yang telah membantu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2.
Relawan Muda Airlangga Hartarto (Rumah Indonesia) memberi dukungan Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Ketegasan karakter Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi poin positif bagi Prabowo dalam kontestasi pemilu mendatang.
Elektabilitas calon presiden menuju Pilpres 2024 masih dinamis.
Hijrahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang memunculkan kembali duet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
RATUSAN relawan Jawara Prabowo-Sandi 2019 Provinsi Banten, resmi menyatakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju pada Pilpres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved