Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SAKSI ahli Komisi Pemilihan Umum (KPU) Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan pola kesalahan entri pada Situng KPU bersifat acak. Ia memastikan berdasarkan data yang diperoleh tidak ada pola yang diatur agar salah satu paslon diuntungkan.
"Ya kalau melihat data, tidak ada yang merugikan salah satu paslon, karena polanya acak. Di mana 01 menang, banyak juga suara yang berkurang. Pengurangan atau penambahan suara terjadi pada dua pasangan. Tak hanya satu pasangan. Ini kesalahan manusia, manusiawi, biasa saja," kata Marsudi dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).
Lebih lanjut, Marsudi menyebut sulit merekayasa Situng, sepanjang KPU tidak melakukan intervensi atas data yang ada di Situng tersebut. Sebagai pihak yang terlibat dalam merancang Situng, ia menjamin keamanannya.
"Kalau sistem di web ini mau diretas, mau dimasukin, wong dibom sekali pun juga ngga apa-apa. Karena 15 menit kemudian akan direfresh yang baru lagi. Itulah keamanan yang kami desain untuk website situng," tutur Marsudi.
Baca juga: Saksi Ahli KPU Fasih Jelaskan Cara Kerja Situng
Marsudi menegaskan perbedaan data Situng KPU lebih kepada kesalahan input, tanpa ada unsur kesengajaan. Pasalnya, hasil perolehan peserta Pemilu sebenarnya mengacu pada rekapitulasi berjenjang.
"Saya boleh beropini jadi tidak ada, saya tidak bisa menduga adanya kesengajaan, hanya kesalahan manusiawi," pungkasnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved