Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan alasan pihaknya tidak menghadirkan saksi lantaran keterangan saksi dari pihak pemohon (Prabowo - Sandi) telah terjawab dalam persidangan kemarin.
"Karena memang kemarin sudah dijawab dengan baik dan sudah diberikan kepada Mahkamah," kata Ilham di Gedung MK, Kamis (20/6).
Menurutnya, keterangan saksi dari pihak pemohon soal situng (sistem hitung) perlu diterangkan dengan jelas. Hal itu karena situng sejatinya tidak bermasalah.
Baca juga: KPU tidak Hadirkan Saksi Fakta di Sidang MK
Situng, kata Ilham, merupakan wahana yang disediakan untuk mewujudkan transparansi dan menghendaki publik untuk melakukan kontrol.
"Hasl resmiya menggunakan rekapitulasi berjenjang TPS sampai Provinsi. Jadi sekali lagi, situng bukan hasil resmi dan sekarang ini hasil situng dengan hasil rekapitusi tidak berbeda jauh hanya berbeda 0 sekian persen," tukas Ilham.
Dalam sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum hari ini, KPU tidak menghadirkan saksi fakta dan hanya menghadirkan satu saksi ahli, yakni Marsudi Wahyu Kisworo. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved