Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA KPU Arief Budiman mempertanyakan perihal barang bukti amplop surat suara yang digunakan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief menduga amplop tersebut belum pernah digunakan.
"Saya cukup heran juga ada amplop yang setelah kita cek ternyata dugaan kita itu amplop belum pernah digunakan karena tidak ada bekas pernah digunakan," kata Arief ketika persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menilai beberapa tulisan yang dinilai identik dari setiap amplop tersebut. "Ada kecenderungan tulisan sama dengan spidol biru. Kami mohon memfoto karena tulisan serupa padahal (amplop) dari pemungutan suara (TPS) berbeda," kata Hasyim.
Hasyim menjelaskan, KPU tak bisa memastikan amplop tersebut memuat surat suara sah sebagaimana yang disampaikan saksi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bila amplop itu terpakai, terdapat tulisan yang menunjukkan isi atau hasil surat suara.
KPU dan Bawaslu sempat mengambil foto amplop-amplop tersebut sebelum diserahkan ke majelis hakim. Pasalnya, hakim meminta agar KPU dan Bawaslu membandingkan amplop temuan Betty dengan versi KPU.
Baca juga: Kuasa Hukum Jokowi-Amin Pertanyakan Bukti Amplop
Amplop cokelat yang bertanda tangan itu ditemui Betty pada Kamis, 18 April 2019 pukul 19.30 WIB di Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Ia menyebut dokumen itu tertumpuk.
"Amplop yang bertandatangan, lembaran hologram gitu. Segel suara hologram serta segel suara untuk pengunci yang di plastik itu yang telah digunting serta lembaran plano juga plastik pembungkus kotak suara itu menggunung. Setelah itu dikumpulkan itu menjadi empat karung lebih," kata Betty. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved