Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA KPU Arief Budiman mempertanyakan perihal barang bukti amplop surat suara yang digunakan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief menduga amplop tersebut belum pernah digunakan.
"Saya cukup heran juga ada amplop yang setelah kita cek ternyata dugaan kita itu amplop belum pernah digunakan karena tidak ada bekas pernah digunakan," kata Arief ketika persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menilai beberapa tulisan yang dinilai identik dari setiap amplop tersebut. "Ada kecenderungan tulisan sama dengan spidol biru. Kami mohon memfoto karena tulisan serupa padahal (amplop) dari pemungutan suara (TPS) berbeda," kata Hasyim.
Hasyim menjelaskan, KPU tak bisa memastikan amplop tersebut memuat surat suara sah sebagaimana yang disampaikan saksi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bila amplop itu terpakai, terdapat tulisan yang menunjukkan isi atau hasil surat suara.
KPU dan Bawaslu sempat mengambil foto amplop-amplop tersebut sebelum diserahkan ke majelis hakim. Pasalnya, hakim meminta agar KPU dan Bawaslu membandingkan amplop temuan Betty dengan versi KPU.
Baca juga: Kuasa Hukum Jokowi-Amin Pertanyakan Bukti Amplop
Amplop cokelat yang bertanda tangan itu ditemui Betty pada Kamis, 18 April 2019 pukul 19.30 WIB di Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Ia menyebut dokumen itu tertumpuk.
"Amplop yang bertandatangan, lembaran hologram gitu. Segel suara hologram serta segel suara untuk pengunci yang di plastik itu yang telah digunting serta lembaran plano juga plastik pembungkus kotak suara itu menggunung. Setelah itu dikumpulkan itu menjadi empat karung lebih," kata Betty. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved