Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengatakan tidak peduli dengan anggapan pihaknya tengah membangun framing politik teror terkait perlindungan saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bambang mengatakan lebih baik ketua tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra melihat proses persidangan ketika menghadirkan sejumlah saksi.
"Jadi kalau hal itu dianggap sebagai framing saya tidak begitu peduli. Silakan kamu bikin macam-macam. Lihatlah nanti dalam proses persidangan," kata Bambang, ketika ditemui di Gedung MK, Senin (17/6).
Baca juga : TKN Nilai Permintaan BPN Soal Perlindungan Saksi Berlebihan
Bambang mengaku pihaknya hanya ingin memastikan saksi dari pihaknya mendapatkan perlindungan dan terjamin keamanannya sebelum dan setelah persidangan. Maka dari itu, ia meminta MK untuk bijak melihat keamanan saksi tersebut.
"Mudah-mudahan ada terobosan. MK adalah salah satu institusi yang banyak membuat terobosan. TSM itu terobosannya dari MK, tidak ada di pengadilan lain," kata Bambang.
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi tengah membangun framing politik teror di balik permintaan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Yusril mengatakan isu teror yang dialami saksi 02 dan meminta perlindungan ke LPSK adalah alasan di balik tidak mampu menghadirkan saksi di persidangan.
LPSK, kata ia, hanya melindungi saksi terkait kasus pidana. Seharusnya, kata Yusril, setiap saksi dilindungi oleh negara. (OL-8)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved