Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengatakan tidak peduli dengan anggapan pihaknya tengah membangun framing politik teror terkait perlindungan saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bambang mengatakan lebih baik ketua tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra melihat proses persidangan ketika menghadirkan sejumlah saksi.
"Jadi kalau hal itu dianggap sebagai framing saya tidak begitu peduli. Silakan kamu bikin macam-macam. Lihatlah nanti dalam proses persidangan," kata Bambang, ketika ditemui di Gedung MK, Senin (17/6).
Baca juga : TKN Nilai Permintaan BPN Soal Perlindungan Saksi Berlebihan
Bambang mengaku pihaknya hanya ingin memastikan saksi dari pihaknya mendapatkan perlindungan dan terjamin keamanannya sebelum dan setelah persidangan. Maka dari itu, ia meminta MK untuk bijak melihat keamanan saksi tersebut.
"Mudah-mudahan ada terobosan. MK adalah salah satu institusi yang banyak membuat terobosan. TSM itu terobosannya dari MK, tidak ada di pengadilan lain," kata Bambang.
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi tengah membangun framing politik teror di balik permintaan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Yusril mengatakan isu teror yang dialami saksi 02 dan meminta perlindungan ke LPSK adalah alasan di balik tidak mampu menghadirkan saksi di persidangan.
LPSK, kata ia, hanya melindungi saksi terkait kasus pidana. Seharusnya, kata Yusril, setiap saksi dilindungi oleh negara. (OL-8)
Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved