Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari akan menyerahkan draf jawaban terhadap perbaikan permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi besok, Selasa (18/6) pukul 08.30 WIB di kantor Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Insha Allah Selasa 18 Juni 2019 KPU sudah siap menjawab segala tuduhan sebagaimana dinyatakan BPN 02 dalam naskah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 dalam Sidang MK terdahulu pada Jumat 14 Juni 2019," jelas Hasyim saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (17/6).
Hingga hari ini, KPU bersama kuasa hukumnya melakukan finalisasi naskah jawaban dan sinkronisasi jawaban dengan Daftar Alat Bukti (DAB).
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan pihaknya tidak mengalami kendala dalam menyiapkan draf jawaban tersebut.
"Enggak ada (kendala) Kita sudah siap. (Sekarang) rapat pleno kita," kata Arief.
Baca juga: KPU: Perbaikan Gugatan 02 Ilegal
KPU melalui kuasa hukumnya akan menyampaikan keberatan atas perbaikan permohonan BPN pada sidang esok hari. Keberatan KPU mengacu pada Peraturan MK Nomor 4/2018 dan PMK 1/2019 juncto PMK 2/2019, ihwal sengketa hasil perselisihan pilpres tidak mengenal perubahan perbaikan permohonan.
BPN awalnya menyerahkan gugatan PHPU Pilpres pada (24/5) lalu. Lalu, Senin (10/6) BPN menyerahkan perbaikan gugatan ke Kepaniteraan MK. Hal itulah yang menjadi dasar keberatan KPU.
"Iya kami sampaikan (penolakan itu) di dalam jawaban. Tetap di dalam jawaban nanti kita nyatakan itu," tandas Arief.(OL-5)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved