Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
BUNTUT desakan kongres luar biasa (KLB) yang didorong politikus senior Partai Demokrat, Max Sopacua, ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.
Andi Arief menduga gerakan Max, dkk dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) bertujuan menggadaikan kursi Ketua Umum Partai Demokrat ke Sandiaga Uno atau Gatot Nurmantyo.
‘Kami sudah tahu kalau Mubarok dan Max Sopacua akan mendatangkan kursi Ketum Demokrat kepada Sandi Uno, Gatot Nurmantyo, dll. Menjadi makelar memang kerap menguntungkan, tapi Sandi Uno atau Gatot Nurmantyo bukan orang bodoh yang bisa dibohongi’, tulis Andi melalui akun Twitter-nya, @AndiArief_, kemarin.
Andi menambahkan bahwa manuver KLB dan desakan permintaan maaf terhadap pengurus Partai Demokrat lain ialah upaya untuk membenturkan mereka dengan SBY.
“Mubarok, Max Sopacua, dan Subur Sembiring yang tak pernah saya lihat berbuat untuk Partai Demokrat, dan pihak luar yang coba ikut campur, tidak tepat waktunya mengajak kami dan Pak SBY ‘berkelahi’. Sekarang kami sedang berduka atas kepergian Ibu Ani. Adakah hati dan kemanusiaan?” kicau Andi.
Bagi Andi Arief, Max Sopacua dkk hanya akan merusak Partai Demokrat. “Ulat bulu dan buaya manjat sedang koalisi mau merusak kebun Demokrat,” ungkapnya.
Di Yogyakarta, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Yogyakarta keberatan atas pernyataan para tokoh senior itu. Pernyataan GMPPD itu dianggap tidak etis dan jauh dari kepatutan.
“Saat ini keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berduka atas meninggalnya Ibu Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono,” kata Ketua DPP Demokrat Heri Sebayang.
Menurut Heri, duka keluarga SBY merupakan duka keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Sementara itu, DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) juga menolak wacana KLB. Ketua DPD Demokrat Sultra, Muh Endang, mengatakan sampai saat ini DPD Demokrat Sultra dan jajaran Demokrat se-Sultra masih konsisten mendukung SBY. (Ths/BN/Ant/P-1)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved