Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemilihan Umum memastikan pihaknya sudah mempersiapkan diri dengan data-data untuk melakoni sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6) nanti.
Ketua Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengatakan, pihaknya sudah siap untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
"Kami sih sudah siap ya, semua jawabnya juga sudah siap. Data-data dan alat bukti juga sudah siap, dan tuduhan itu kan nggak ada yang signifikan lah begitu," ujar Ali saat dihubungi Media Indonesia pada Minggu (16/6).
Ali mengaku bahwa pihaknya telah siap dengan data-data yang meliputi hampir seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, sebagaimana yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan.
Baca juga : Gugatan PHPU 02 Dinilai Tumpang Tindih dan Inkonsisten
Tahapan tersebut meliputi tahapan pendaftaran, penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dana kampanye, penghitungan perolehan suara dan rekapnya, serta Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng).
"Semuanya kan sudah terdokumentasi dengan baik ya oleh KPU, sehingga tinggal kita ambil datanya," terang Ali.
Ali kemudian menambahkan, bahwa pihaknya hanya perlu untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) guna mematangkan jawaban yang akan diungkapkan dalam persidangan nanti.
"Tinggal kami kan koordinasi dengan teman-teman KPU daerah untuk melengkapi kalau masih ada yang kurang. Data-data apa yang mau ditambahkan, apa saja tanggapan dari teman-teman kabupaten/kota," tambah Ali.
Sebelumnya, Ali mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memberikan jawaban atas perbaikan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi, sekalipun sejatinya KPU maupun pihak terkait lainnya menolak perbaikan permohonan tersebut.
"Tapi dalam jawaban kami, kami akan sampaikan kami menolak perbaikan permohonan mereka. Kami hormati MK sebagai lembaga yang selama ini dipercaya. Sehingga jika MK tadi memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan jawaban, ya kami lakukan," jawab Ali di Gedung MK pada Jumat (14/6).
Ali mengaku bahwa jawaban tersebut disiapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap MK yang telah memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk menyampaikan jawaban. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam menyelenggarakan pemilu. (OL-8)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved