Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum memastikan pihaknya sudah mempersiapkan diri dengan data-data untuk melakoni sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6) nanti.
Ketua Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengatakan, pihaknya sudah siap untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.
"Kami sih sudah siap ya, semua jawabnya juga sudah siap. Data-data dan alat bukti juga sudah siap, dan tuduhan itu kan nggak ada yang signifikan lah begitu," ujar Ali saat dihubungi Media Indonesia pada Minggu (16/6).
Ali mengaku bahwa pihaknya telah siap dengan data-data yang meliputi hampir seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, sebagaimana yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan.
Baca juga : Gugatan PHPU 02 Dinilai Tumpang Tindih dan Inkonsisten
Tahapan tersebut meliputi tahapan pendaftaran, penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dana kampanye, penghitungan perolehan suara dan rekapnya, serta Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng).
"Semuanya kan sudah terdokumentasi dengan baik ya oleh KPU, sehingga tinggal kita ambil datanya," terang Ali.
Ali kemudian menambahkan, bahwa pihaknya hanya perlu untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) guna mematangkan jawaban yang akan diungkapkan dalam persidangan nanti.
"Tinggal kami kan koordinasi dengan teman-teman KPU daerah untuk melengkapi kalau masih ada yang kurang. Data-data apa yang mau ditambahkan, apa saja tanggapan dari teman-teman kabupaten/kota," tambah Ali.
Sebelumnya, Ali mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memberikan jawaban atas perbaikan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi, sekalipun sejatinya KPU maupun pihak terkait lainnya menolak perbaikan permohonan tersebut.
"Tapi dalam jawaban kami, kami akan sampaikan kami menolak perbaikan permohonan mereka. Kami hormati MK sebagai lembaga yang selama ini dipercaya. Sehingga jika MK tadi memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perbaikan jawaban, ya kami lakukan," jawab Ali di Gedung MK pada Jumat (14/6).
Ali mengaku bahwa jawaban tersebut disiapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap MK yang telah memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk menyampaikan jawaban. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam menyelenggarakan pemilu. (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved