Polisi Diminta Utamakan Alat Bukti dalam Kasus Kivlan Zen

KORPS Bhayangkara diharapkan bisa melaksanakan tugas berdasarkan alat bukti, menyelesaikan dengan mekanisme hukum, serta menyampaikan perkembangan informasi hasil penanganan perkara kepada publik. Polisi juga diminta mengedepankan kesetaraan warga negara di mata hukum. "Hukum positif di negeri ini berlaku setara. Di mata hukum, entah pihak yang kebetulan tersandung kasus memiliki pangkat, jabatan, atau dia memegang mandat sebagai presiden sekalipun tentu kedudukannya sama ketika berhadapan dengan hukum," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Hal itu merujuk kasus dugaan pemufakatan jahat dengan tersangka mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI-AD Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang merupakan junior Kivlan di Akademi Militer berharap aparat penegak hukum menghargai dan menghormati Kivlan yang berpangkat jenderal bintang dua, serta tidak diperlakukan seperti penjahat. Meski demikian, Ryamizard setuju jika kasus itu dituntaskan sesuai prosedur hukum.

Ujang mengakui bahwa posisi Menhan Ryamizard sangat dilematis. Di satu sisi kasus itu masuk ranah hukum dan harus diproses, sementara di sisi lain Kivlan merupakan seniornya ketika masih menjadi tentara. "Oleh karena itu, polisi tentu harus berdasarkan alat bukti saja. Jika alat bukti kuat, ya proses. Kalau tidak, ya bebaskan. Jadi jangan main di wilayah yang lain," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka kepemilikan senjata api Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Jumat (14/6) malam. Kivlan diperiksa terkait pemberian uang sebesar $15 ribu dari politikus PPP, Habil Marati (HM). "Tadi malam Pak Kivlan menjalani pemeriksaan terhadap tersangka HM," katanya. (Gol/Fer/P-4)