Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TERSANGKA dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), Rohamurmuziy atau yang akrab disapa Romi mengakui kerap merekomendasikan sejumlah nama kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
"Sebagai tokoh masyarakat saya sering berkeliling seluruh nusantara, dan tidak jarang saya sering mendapat masukan dari berbagai pihak yang mengusulkan sejumlah nama," imbuh Romi usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (14/6).
"Nama-nama itu saya usulkan ke Pak Menteri sebagai kewajiban saya selaku anggota DPR. Dan ada nama yang sesuai dengan apa yang kemudian diputuskan oleh Pak Menteri dan ada juga yang ditolak," lanjutnya.
Mantan Ketua Umum PPP itu juga menyatakan tidak pernah menitipkan nama terdakwa Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. "Bukan atas titipan saya. Tidak kenal," tuturnya.
Surat Keputusan pelantikan pejabat, kata Romi, sepenuhnya berada di tangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
"Loh yang punya kewenangan untuk menerbitkan SK kan memang Menteri Agama, jadi kalau ditanya terlibat atau tidak, ya pertanyaannya yang salah. Memang yang punya SK kan Menteri Agama," tukas Romi.
Baca juga: KPK Tak Terbitkan SK Gratifikasi Uang Rp10 Juta dari Menag
Terkait dengan pemeriksaan pertama setelah pembantaran, Romi mengaku hanya diminta untuk melakukan koreksi keterangan kepada penyidik. "Kan saya diperiksa 16 Maret, kemudian hari ini menyampaikan koreksi saja. Ada empat poin," jelasnya.
Dalam perjalanannya, Romi sempat beberapa kali dibantarkan lantaran mengalami penurunan kondisi kesehatan. Romi kembali mengeluh sakit dan dibantarkan penahanannya di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur sejak Jumat (31/5).
KPK pada Jumat (24/5) sempat memeriksa Romi di gedung KPK Jakarta setelah sebelumnya sempat dibantarkan penahanannya di RS Polri. Romi juga pernah dibantarkan penahanannya di RS Polri selama satu bulan sejak Selasa (2/4) dan baru kembali ke Rutan Cabang KPK pada Kamis (2/5). Selanjutnya, Romi kembali dibantarkan penahanannya di RS Polri Jakarta Timur sejak Senin (13/5) malam dan kembali ke Rutan Cabang KPK pada Rabu (15/5).
KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima, yakni Romi.
Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. (X-15)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved