Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto yang menyinggung kasus Bowo Sidik Pangarso (BSP) terkait dengan Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019.
"Ada 400, 600, atau kalaupun 1 juta amplop untuk kasus BSP itu tercatat di KPK. Nanti saya cek berapa amplop sebenarnya yang kita temukan dan isinya," kata Saut ketika dikonfirmasi, Jumat (14/6).
Menyoal singgungan yang diutarakan Bambang dalam persidangan PHPU di MK, Saut menyatakan, KPK tidak dalam posisi untuk menanggapi hal tersebut.
"Dalam kontestasi, pemilu, UU Pemilu, KPK tidak dalam posisi menilai lebih lanjut. Paling akan kita kencangkan pembelajaran politik cerdas berintegitas," tukasnya.
Pada Kamis (28/3), KPK menangkap tangan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. KPK juga mendapati barang bukti uang dengan nilai total Rp8,45 miliar di dalam 400 ribu amplop yang berisi uang dengan nominal antara Rp20 ribu dan Rp50 ribu per amplop. Selanjutnya, uang disebarkan ke Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Jateng, tempat Bowo maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
Baca juga: Di Sidang MK Kubu Prabowo-Sandi Klaim Raup Suara 52%
Dalam persidangan perselisihan suara hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto meyakini pemilu kali ini marak dengan kecurangan. Dia menyinggung kasus Bowo.
Menurutnya, saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK menyebut sebanyak 400 ribu amplop disita. Namun saat persidangan, pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk, mengatakan sebanyak 600 ribu amplop disiapkan untuk Bowo Sidik.
Dia kemudian mengasumsikan temuan itu berlaku secara umum. "Itu di daerah Jawa Tengah (ada) satu. Kalau seluruh Jateng, itu kan fenomena puncak gunung es," lanjut BW. (X-15)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved