Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto yang menyinggung kasus Bowo Sidik Pangarso (BSP) terkait dengan Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019.
"Ada 400, 600, atau kalaupun 1 juta amplop untuk kasus BSP itu tercatat di KPK. Nanti saya cek berapa amplop sebenarnya yang kita temukan dan isinya," kata Saut ketika dikonfirmasi, Jumat (14/6).
Menyoal singgungan yang diutarakan Bambang dalam persidangan PHPU di MK, Saut menyatakan, KPK tidak dalam posisi untuk menanggapi hal tersebut.
"Dalam kontestasi, pemilu, UU Pemilu, KPK tidak dalam posisi menilai lebih lanjut. Paling akan kita kencangkan pembelajaran politik cerdas berintegitas," tukasnya.
Pada Kamis (28/3), KPK menangkap tangan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso. KPK juga mendapati barang bukti uang dengan nilai total Rp8,45 miliar di dalam 400 ribu amplop yang berisi uang dengan nominal antara Rp20 ribu dan Rp50 ribu per amplop. Selanjutnya, uang disebarkan ke Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Jateng, tempat Bowo maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
Baca juga: Di Sidang MK Kubu Prabowo-Sandi Klaim Raup Suara 52%
Dalam persidangan perselisihan suara hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto meyakini pemilu kali ini marak dengan kecurangan. Dia menyinggung kasus Bowo.
Menurutnya, saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK menyebut sebanyak 400 ribu amplop disita. Namun saat persidangan, pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk, mengatakan sebanyak 600 ribu amplop disiapkan untuk Bowo Sidik.
Dia kemudian mengasumsikan temuan itu berlaku secara umum. "Itu di daerah Jawa Tengah (ada) satu. Kalau seluruh Jateng, itu kan fenomena puncak gunung es," lanjut BW. (X-15)
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved