Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WAKIL Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan saat ini Presiden Joko Widodo maupun para partai koalisi masih berkonsentrasi terkait rekonsiliasi nasional.
Ia pun mengaku PDIP hingga saat ini masih belum memiliki long list untuk calon menteri yang akan diusulkan kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin nantinya.
"Saya kira terlalu jauh kalau hari ini membicarakan long list menteri karena toh masih Oktober akan datang kabinet itu disusun oleh presiden terpilih," tutur Ahmad Basarah kegiatan Peringatan 118 Tahun Bung Karno dan Haul 6 Tahun Taufiq Keimas di kantor DPP PA GMNI, Sabtu, (8/6).
Menurutnya Jokowi sebagai pemegang hak prerogratif yang menentukan struktur hingga personel menterinya hingga saat ini masih belum membicarakan terkait struktur maupun personil kabinet dengan partai partai koalisi.
Baca juga : Kriteria Menteri, TKN: Jokowi Cari Sosok Muda dan Berpengalaman
Jokowi saat ini menurut Basarah masih berkonsentrasi merajut persaudaraan Indonesia yang terimplikasi pileg dan pilpres. "Jadi konsentrasi presiden masih kepada rekonsiliasi nasional," terang Basarah.
Di sisi lain Basarah mengungkapkan penentuan nama-nama untuk posisi strategis seperti jabatan menteri, pimpinan DPR maupun pimpinan MPR merupakan hak prerogratif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagaimana dalam AD/ART partai.
Untuk itu Megawati memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan untuk duduk di sejumlah jabatan tersebut.
Megawati sendiri saat ini masih berkonsentrasi bersaama dengan pimpinan partai koalisi untuk mendukung Jokowi dalam upaya rekonsiliasi nasional pasca pemilu.
Menurut Basarah Jokowi terpilih sebagai presiden Indonesia bukan sebagai presiden TKN atau presiden koalisi sehingga persatuan bangsa mertupakan suatu hal yang mutlak. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved