Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) segera bertemu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Hal itu karena keduanya memiliki pendukung yang besar.
"Melalui mimbar ini, sangat baik dan mulia jika pada saatnya nanti, Pak Prabowo bisa bertemu dengan Pak Jokowi secara langsung. Pertemuan antara dua tokoh nasional yang memiliki pendukung dan konstituen yang besar," kata SBY melalui rekaman video, Senin (27/5).
Dia menyakini kedua tokoh nasional tersebut memiliki cita-cita yang baik untuk negeri ini.
Baca juga: Tak Gunakan Politik Indentitas, AHY Tak Mau Polarisasi Jadi Norma
SBY mengatakan, dalam pertemuan tersebut, tidak harus terjadi kesepakatan apapun.
"Apabila Pak Prabowo masih menggugat di Mahkamah Konstitusi, saya meyakini Pak Jokowi juga akan menghormati jalan konstitusional yang ditempuh Pak Prabowo," ujarnya.
SBY mengatakan, apabila pertemuan tersebut belum memungkinkan dilaksanakan dalam waktu dekat, bukan berarti tidak ada hari esok yang lebih indah.
Hal itu, menurut dia, akan menciptakan indahnya kehidupan bangsa yang penuh dengan kedamaian, persaudaraan, dan kerukunan. (OL-2)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved