HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2006 Maruarar Siahaan menyesalkan pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), meragukan independensi dan integritas lembaga tersebut.
Menurut Maruarar, jika pernyataan Bambang sekadar mengingatkan agar MK menjaga independensi, integritas, dan martabatnya, hal itu tidak masalah. Akan tetapi, pernyataan Bambang bahwa MK jangan menjadi bagian dari rezim yang korup ialah framing opini yang berbahaya.
“Dia (BW) mau membangun opini jika MK nanti menolak gugatan kubu 02, lembaga ini korup dan bagian dari pemilu curang,” kata Maruarar.
Sebelumnya Bambang mengatakan selama ini MK dikenal sebagai lembaga hukum yang hanya melihat fakta melalui perhitungan numerik. “Kami mencoba mendorong MK bukan sekadar Mahkamah kalkulator yang numerik, melainkan juga memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat,” kata BW
Maruarar melanjutkan, framing opini sejenis juga terus digaungkan kubu 02 sebelum pencoblosan 17 April, yakni hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo-Sandi. “Berbahaya sekali ini. Saya protes itu. Janganlah dibangun opini demikian,” jelas Maruarar.
Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menjamin akan bersikap fair, jujur, adil, dan kesatria dalam menghadapi persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. “Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum atas putusan MK. Agar MK bersidang secara fair, jujur, dan adil, silakan rakyat mengawasi jalannya persidangan. Saya percaya bahwa hukum ialah mekanisme penyelesaian konflik secara damai, adil, dan bermartabat,” jelas Yusril.
Pakar Hukum Tata Negara Juanda menilai kubu 02 harus mampu menyampaikan alat bukti secara materiil jelas saat sidang. Ini perlu didukung tidak hanya mengungkapkan secara lisan dan verbal, tetapi juga harus ada bukti. (Ins/Faj/P-1)
