Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMALAM, Jumat (24/5), Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah mengajukan gugatan hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Diakui Ketua Tim Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto (BW) pihaknya mengalami hambatan saat menuju ke MK sehingga datang larut malam.
Menanggapi hal tersebut Juru Bicara BPN Andre Rosiade, membenarkan pernyataan BW bahwa pihaknya kesulitan saat menuju ke MK karena banyak jalan yang ditutup oleh aparat keamanan.
"Kita sudah datang ke MK semalam. Ada kendala teknis, jalan ditutup dimana-mana oleh aparat. Perjuangan luarbiasa kita kesana. Rezim paranoid ini," ujarnya di D'Consulate Resto, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (25/5).
Andre kemudian mengaku salah satu Tim kuasa hukum BPN Denny Indrayana juga mengalami kesulitan untuk sampai ke MK karena harus memutar jalan. Selain itu, ia juga menyebut pemerintah paranoid dengan membatasi media sosial sehingga merusak demokrasi pasca kerusuhan 22 Mei.
Baca juga: BPN Klaim Punya 54 Alat Bukti Kecurangan Pemilu
"Rezim panik dengan membatasi media sosial. Menurut saya in gara-gara Pemerintah kerjasama dengan Tiongkok jadi membatasi media sosial," kata Andre.
Sebelumnya, Bambang Widjojanto sempat mengadu kepada panitera Mahkamah Konstitusi (MK) banyak menerima hambatan. Ia mengaku sepanjang perjalanan dirinya menuju MK banyak menerima pencegatan.
"Kami percaya, MK akan menjadi bagian penting, walupun dalam proses ke sini (MK), luar biasa sekali effortnya harus dicegat dimana-dimana," ucap BW di Gedung MK semalam. (OL-7)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved