Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir mengapresiasi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akhirnya menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2019.
Ia memandang positif hal tersebut dan meyakini MK bisa memutus secara independen.
"Insya Allah pasti ada jalan keluar yang diselesaikan secara profesional Tentu kita tahu KPU, Bawaslu juga independen karena bukan bagian dari pemerintah, MK juga seperti itu. Saya rasa kita harus apresiasi langkah yang dilakukan pak prabowo, sahabat saya Sandi untuk melaporkan proses yang sehat," ujarnya di Hotel Monopoli, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).
Baca juga: Hadapi Sengketa Pemilu, KPU Gandeng Enam Firma Hukum
Erick kemudian menuturkan, pihaknya sudah menyipkan diri dalam hadapi sengketa Pilpres di MK dengan menyiapkan Tim Hukum yang dikomandani pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.
Ia juga mengatakan bahwa kemenangan yang diraih paslon 01 yang diketahui tiga kali lipat dari paslon 02 bukanlah didapat dari kecurangan yang selama ini kerap dituding.
"Kemenangan pak Jokowi sendiri sudah double digit dan saya rasa tidak ada DNA sedikit pun dari kami secara masif (lakukan kecurangan). Bagaimana caranya? suaranya saja hampir 16 juta (jaraknya dengan 02). Mohon maaf, pengamat dan media luar negeri memberikan statement bahwa pemilunya berjalan dengan fair, baik dan transparan," tegas Erick. (OL-1)
Berlakunya Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP justru menimbulkan rasa takut dan keraguan untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved