Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PARTAI NasDem mendukung aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas para perusuh yang ingin memecah belah bangsa dalam aksi massa 22 Mei 2019 di sejumlah titik di Jakarta.
"Partai NasDem akan selalu mendukung langkah dan upaya yang diambil oleh TNI dan Polri termasuk tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang hendak membuat negara ini terpecah belah, jika dipandang terpaksa. Bagi NasDem, keutuhan republik ini di atas segala-galanya, termasuk di atas simbol dan ekspresi kebebasan dalam demokrasi," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (23/5).
NasDem, kata Surya, juga mendukung setiap langkah pemerintah dan alat negara dalam upaya menjaga keutuhan dari setiap tindakan yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadap pemerintahan yang sah.
NasDem meminta semua pihak menghormati keputusan KPU, yang telah melakukan penetapan rekapitulasi Pemilu 2019. Jika ada yang tidak puas terhadap penetapan KPU, NasDem berharap hal itu diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca juga : PP Muhammadiyah: Demokrasi Harusnya Tidak Dicederai Vandalisme
"Pemilu 2019 sudah selesai dan KPU sudah mengumumkan hasil resminya. Pemilu merupakan produk demokrasi yang oleh karenanya setiap pihak harus menghormati setiap hasil dan keputusan yang ada. Apabila ada pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilu, bisa menempuh jalur yang telah ditentukan sesuai dengan koridor dan ketentuan yang ada," ujar Surya.
Menurut dia, pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sebaliknya, membuat kemunduran kehidupan bernegara.
Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang merusak dan memaksakan kehendak sesungguhnya bertentangan dengan tujuan berdemokrasi.
Surya mengajak semua elemen bangsa bijaksana menyikapi hasil Pemilu 2019. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Partai NasDem menghormati proses menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang," katanya.
Namun demikian, proses tersebut harus senantiasa sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.
"Proses penyampaian pendapat tidak boleh disertai dengan pemaksaan kehendak karena hal itu sesungguhnya telah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri," tuturnya.
Surya mengimbau kepada warga untuk tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan harus bisa memastikan berjalannya fungsi-fungsi lembaga negara dalam pelayanan publik.
Ia juga menginstruksikan kepada setiap kader Partai NasDem untuk tetap siaga merespons perkembangan yang ada dan secara aktif menciptakan suasana harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Ant/OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved