Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjamin independensi hakim yang akan menangani sengketa pada Pemilu 2019. Anwar juga memastikan pihaknya tidak akan terganggu dengan kondisi di luar persidangan. Pihaknya, kata Anwar, bukan pertama kali memutus sengketa Pemilu dan Pilkada.
"Yang jelas independensi itu dijamin 100%. Independensi sembilan hakim bisa dijamin," kata Anwar ketika ditemui di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/5).
Maka dari itu, Anwar menegaskan pihak yang ingin bersengketa tinggal mengajukan bukti yang memperkuat permohonan. Setelah itu, menyerahkan semuanya kepada MK untuk memeriksa bukti apakah relevan dengan permohonan atau tidak.
"Kita lihat saja nanti bukti apapun yang diajukan, kami akan menerima dan kami akan memeriksa yang ada. Satu per satu akan diteliti," ujarnya.
Baca juga: Presiden Hargai Prabowo-Sandi Gugat ke MK
Pihaknya telah siap menggelar sengketa Pemilu. Ia juga mengatakan akan memproses setiap permohonan yang diajukan ke MK.
"MK sudah siap full team dan siap 100% sampai detik-detik terakhir ini. Jadi kami siap untuk itu, mau berapa pun permohonan yang masuk," tuturnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved