Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KAROPENMAS Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menilai pernyataan Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut polisi menembaki massa aksi 22 Mei secara ugal-ugalan tak berdasar. Amien Rais dinilai berbicara tanpa bukti.
"Amien Rais punya fakta apa? Sekali lagi, tidak ada peluru tajam," kata Dedi.
Polisi yang bertugas menjaga demonstrasi juga tak menggunakan senjata tajam. Personel polisi hanya dibekali tameng dan pentungan saat bertugas di depan Gedung Bawaslu.
"Tidak ada penggunaan senjata tajam, yang bersenjata polisi itu hanya Peleton Antianarkis. Peleton Antianarkis itu yang mengendalikan adalah kapolda, itu pun sangat bergantung pada eskalasi ancaman," ujar Dedi.
Peleton Antianarkis dilarang melepaskan tembak-an secara semena-mena. Pelepasan tembakan hanya dilakukan jika situasi sangat mengancam.
Pernyataan Amien Rais yang menyebut kepolisian menembaki massa aksi secara ugal-ugalan dinilai sangat tidak masuk akal.
Dedi membantah anggota polisi yang menembaki massa aksi seperti yang disebut Amien Rais.
"Saya bantah itu. Brimob tidak pernah menyerang masjid. Saya tekankan instruksi dari Panglima TNI dan Kapolri bahwa pengamanan unjuk rasa, personel tidak dibekali peluru tajam," tutur Dedi.
Polri juga memastikan pihaknya akan mendalami penyuntik dana yang membayar para pedemo. Dugaan sementara, elite politik bermain di belakang pedemo.
"Tentunya (didalami), nanti para saksi yang mengetahui itu akan dimintai keterangan. Kalau ada keterlibatan partai politik akan didalami terus, siapa aktor intelektual di balik itu semua.''
Mabes Polri mengungkap ditemukan bukti satu unit ambulans berlogo partai politik yang di dalamnya terdapat batu dan alat-alat tajam. Kendaraan tersebut juga dipenuhi amplop serta uang.
Massa yang melakukan tindakan anarkistis juga disebut bukan massa spontan melainkan diduga telah direkayasa sedemikian rupa. (Pol/Ins/Mal/*/Gol/P-1)
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
PT Perta Arun Gas (PAG) menggelar simulasi pengamanan pelabuhan skala besar.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved