Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan pihaknya siap mendampingi Polri dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang yang menolak hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu Presiden 2019. TNI menolak diadu domba dengan Korps Bhayangkara.
"Saya ingin menyampaikan TNI solid untuk mendukung tugas Kepolisian RI. Terkait penanganan rusuh, TNI akan memback-up penuh kepolisian negara dengan menempatkan prajurit-prajurit di titik kerusuhan. Di samping itu, TNI juga menempatkan di empat titik strategis di antaranya, KPU, Bawaslu, Gedung DPR/MPR, dan Istana," terang Hadi.
Baca juga: Wapres Minta Prabowo dan Sandi Tenangkan Massa
Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Rabu (22/5).
Hadi menjelaskan pengamanan yang dilakukannya bersama dengan Polri merupakan bagian dari tugas utama TNI dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa TNI tidak menoleransi tindakan inkostitusional dari pihak manapun. Terlebih yang bersifat anarkistis apalagi membahayakan kedaulatan negara," terang Hadi.
Sejalan dengan penuturan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan berkonsolidasi dengan TNI demi totalitas mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa pascapengumuman hasil Pemilu 2019 baik yang ada di Ibu Kota, maupun di kota-kota lainnya. (Uca/A-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved