Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan pihaknya siap mendampingi Polri dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang yang menolak hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu Presiden 2019. TNI menolak diadu domba dengan Korps Bhayangkara.
"Saya ingin menyampaikan TNI solid untuk mendukung tugas Kepolisian RI. Terkait penanganan rusuh, TNI akan memback-up penuh kepolisian negara dengan menempatkan prajurit-prajurit di titik kerusuhan. Di samping itu, TNI juga menempatkan di empat titik strategis di antaranya, KPU, Bawaslu, Gedung DPR/MPR, dan Istana," terang Hadi.
Baca juga: Wapres Minta Prabowo dan Sandi Tenangkan Massa
Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Rabu (22/5).
Hadi menjelaskan pengamanan yang dilakukannya bersama dengan Polri merupakan bagian dari tugas utama TNI dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa TNI tidak menoleransi tindakan inkostitusional dari pihak manapun. Terlebih yang bersifat anarkistis apalagi membahayakan kedaulatan negara," terang Hadi.
Sejalan dengan penuturan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan berkonsolidasi dengan TNI demi totalitas mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa pascapengumuman hasil Pemilu 2019 baik yang ada di Ibu Kota, maupun di kota-kota lainnya. (Uca/A-5)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved