Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan kericuhan yang terjadi pada Rabu (22/5) dini hari terkait aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 bukan atas unsur ketidaksengajaan. Iqbal menyebut peristiwa tersebut sudah disiapkan dengan matang oleh oknum tertentu.
"Saya menyampaikan dari rangkaian tadi, dari massa aksi damai, bahwa peristiwa dini hari tadi adalah bukan massa spontan, bukan peristiwa spontan tapi peristiwa by design, peristiwa settingan," ujar Iqbal, Rabu (22/5).
Iqbal juga mengungkapkan massa yang mengikuti aksi unjuk rasa tersebut diindikasi merupakan massa bayaran yang sengaja dipesan untuk membuat situasi menjadi ricuh. Indikasi tersebut didasari atas temuan petugas polri di lapangan saat menggeledah massa yang ingin mengikuti aksi.
"Beberapa polda melakukan penggeledahan kepada warga yang ingin begabung dalam aksi. Kita sudah bisa buktikan, contoh di Jatim ada molotov. Jadi ini setting bukan massa aksi damai, tapi massa yang menginginkan adanya insiden anarkis, dan dini hari tadi sudah kami amankan," ungkap Iqbal.
Baca juga: Polisi Jaga Ketat Kantor KPU dan Bawaslu Jatim
Pihaknya pun mendapati sebagian besar massa berasal dari luar Jakarta. Ada bukti-bukti kuat yang mengarah pada indikasi kericuhan memang direncanakan, mulai dari ditemukannya alat-alat berat hingga amplop berisi uang.
"Dari hasil pemeriksaan sementara mayoritas massa dari luar Jakarta, dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan ada bukti-bukti satu ambulans, ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat, sudah kami amankan. Ada juga setelah kami geledah massa-massa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada, sedang kami sita," tukas Iqbal.
Atas dasar itulah, pihaknya akan segera mendalami temuan-temuan tersebut guna mengungkap pada publik siapa dalang di balik kericuhan aksi unjuk rasa.
"Akan kami dalami dan mohon doa agar kami mampu melakukan proses penyelidikan. Kami akan jawab ke publik nanti," pungkas Iqbal.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Kisah haru Aipda Arno di Manggarai, NTT. Berlutut sambil menangis demi memohon warga binaannya agar tidak bentrok. Simak aksi humanis sang polisi di sini
Menurut Oegroseno, semestinya hal-hal seperti ini tidak terjadi, karena tak diatur oleh KUHAP.
Trunoyudo menyebutkan bahwa momentum bulan suci Ramadan turut melandasi semangat kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan melakukan introspeksi diri.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyoroti penembakan remaja oleh oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perlu evaluasi SOP senjata api
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved