Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMANAN di gedung DPR RI diperketat untuk mengantisipasi menjalarnya aksi massa.
Hari ini, Rabu (22/5), seluruh karyawan dan staf DPR RI resmi diliburkan. Itu sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan pada seluruh unsur yang ada di DPR. Penutupan akses masuk juga dilakukan bagi seluruh pihak, kecuali pihak keamanan dari DPR, TNI dan Polri.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memang meminta pada kesekjenan DPR untuk meningkatkan keamanan di DPR.
"Saya hanya minta kesekjenan DPR/MPR/DPD berkoordinasi dengan pihak keamanan. Saya hanya berpesan kepada sekjen, tidak ingin terjadi apa-apa terhadap anggota DPR/MPR/DPD beserta seluruh staff di tengah berbagai isu ancaman dan penumpang gelap yang ingin memanfaatkan kemurnian aksi massa yang sesungguhnya bertujuan baik, untuk tujuan menciptakan martir," ujar Bamsoet ketika dihubungi, Rabu (22/5).
Bamsoet menambahkan secara umum situasi di kawasan parlemen sebenarnya aman terkendali. Namun, masalah keamanan tetap menjadi perhatian.
"Saya serahkan sepenuhnya kepada aparat Polri dan TNI," imbuhnya.
Baca juga: JK Minta Ketua MPR Diisi Kader Golkar, Ketua DPR Milik PDIP
Hal itu dianggap penting mengingat kawasan gedung MPR/DPR/DPD termasuk obyek vital negara. Keselamatan gedung, dokumen dan seluruh isinya termasuk keselamatan anggota DPR sesuai UU dan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab pihak keamanan negara.
Seperti diketahui, kawasan MPR, DPR dan DPD atau biasa disebut Kompleks Parlemen dikategorikan sebagai obyek vital karena menyangkut kawasan negara bersifat strategis. Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved