Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menegaskan rencana demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang tujuannya menduduki Kantor KPU, Bawaslu, dan Istana Negara merupakan tindakan keliru.
"Aksi itu juga tidak akan didukung oleh masyarakat dan merupakan kejahatan yang serius mengancam kedaulatan negara," ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5).
Menurut dia, siapapun yang terbukti terlibat dalam aksi tersebut harus bertanggungjawab dan pasti menerima hukuman berat. Pemerintah pun mengimbau agar rencana itu sedianya dibatalkan karena akan menodai proses demokrasi serta merugikan rakyat.
Baca juga: Alasan KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi 1 Hari Lebih Cepat
Ia menambahkan, aparat penegak hukum tetap konsisten untuk bersikap tegas tanpa pandang bulu. Aparat akan menindak siapa saja yang nyata-nyata melanggar hukum.
"Pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan. Bukan tindakan sewenang-wenang atau diktator, tetapi semata-mata demi tegaknya hukum dan keamanan nasional," pungkasnya. (OL-7)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved