Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menegaskan rencana demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang tujuannya menduduki Kantor KPU, Bawaslu, dan Istana Negara merupakan tindakan keliru.
"Aksi itu juga tidak akan didukung oleh masyarakat dan merupakan kejahatan yang serius mengancam kedaulatan negara," ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5).
Menurut dia, siapapun yang terbukti terlibat dalam aksi tersebut harus bertanggungjawab dan pasti menerima hukuman berat. Pemerintah pun mengimbau agar rencana itu sedianya dibatalkan karena akan menodai proses demokrasi serta merugikan rakyat.
Baca juga: Alasan KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi 1 Hari Lebih Cepat
Ia menambahkan, aparat penegak hukum tetap konsisten untuk bersikap tegas tanpa pandang bulu. Aparat akan menindak siapa saja yang nyata-nyata melanggar hukum.
"Pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan. Bukan tindakan sewenang-wenang atau diktator, tetapi semata-mata demi tegaknya hukum dan keamanan nasional," pungkasnya. (OL-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved