Selasa 21 Mei 2019, 15:24 WIB

Alasan KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi 1 Hari Lebih Cepat

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Alasan KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi 1 Hari Lebih Cepat

ANTARA/Dhemas Reviyanto
Ketua KPU Arief Budiman

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 1 hari lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan yaitu 22 Mei.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dapat dilakukan lebih cepat karena KPU melakukan sistem rekapitulasi nasional secara simultan.

Dengan proses rekapitulasi yang dilakukan secara simultan atau beiriringan, Arief menjelaskan KPU bisa langsung melakukan rekapitulasi pada provinsi-provinsi yang telah siap membawa datanya untuk dilakukan rekapitulasi tingkat nasional.

"Jadi memang bukan sengaja dipercepat. Proses rekap ini mengalir saja kan. Kita lakukan rekap sesuai dengan jadwal saja," ungkap Arief di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5).

Baca juga: Rekapitulasi KPU Buktikan Lembaga Quick Count Kredibel

"Kami minta KPU kabupaten kota dan provinsi memperhatikan jadwal rekapnya, jadi kalau sudah ada kecamatan yang selesai rekap maka bisa langsunh di bawa ke kabupaten, provinsi, lalu nasional. Jadi ga perlu tunggu-tungguan," tambahnya.

Setelah menuntaskan proses rekapituasli suara tingkat nasional, lebih lanjut Arief menjelaskan saat ini KPU tengah bersiap untuk mengahdapi sengekta jika ada pihak-pihak yang mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kesiapan tersebut dilakukan dengan cara menyediakan dokumen-dokumen untuk berpekara di MK.

"Saya imbau agar KPU kabupaten kota dan provinsi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait berpekara di MK. Tugas kita adalah menjawab gugatan di MK," jelas Arief. (A-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

Di Tengah Wabah Korona, Besok DPR tetap Bersidang

👤 Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 29 Maret 2020, 20:30 WIB
Ia menjamin pembahasan rancangan undang-undang juga akan tetap berjalan, termasuk prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya seperti...
MI/SUPARDJI RASBAN

Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:31 WIB
Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina...
Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

KSP: Legitimasi Perppu Penundaan Pilkada Harus Kuat

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:04 WIB
Menurut Sigit, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya