Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
MENYIKAPI masih akan berlangsungnya aksi aksi demonstrasi yang akan dilakukan hari ini dan esok hari terkait hasil putusan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai seberapa banyak pun demonstrasi dilakukan tidak akan mengubah hasil pemilu.
Menurut Jusuf Kalla, Indonesia merupakan negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat, dan demonstrasi tidak dilarang. Namun ia mengingatkan segala persoalan memiliki suatu prosedur untuk penyelesaiannya.
"Tetapi demo saja tidak akan menyelesaikan persoalan, yang bisa menyelesaikan persoalankan ke Mahkamah Konstitusi. Berapa besarpun demo tidak akan mengubah hal, yang merubah hal apabila suatu laporan yang memang terbukti ke MK," tutur Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (21/5).
Menurut JK, bila nantinya Prabowo mengambil jalur hukum untuk menggugat hasil pemilu, namun pada saat yang sama masa pendukungnya tetap melancarkan aksi demonstrasi, hal itu tidak menjadi masalah.
Menurutnya demonstrasi itu sendiri sepertinya akan dilakukan untuk mendukung proses hukum yang akan berlangsung di MK. Dia meyakini pihak TNI-Polri pun sudah siap akan hal tersebut.
Lebih lanjut Jusuf Kalla mengingatkan bahwa MK dalam mengambil keputusannya akan memutusan berdasarkan bukti bukti otentik yang berkaitan dengan relevansi kasus yang diajukan. Jika memang nantinya MK memang menolak tuntutan, pemenang pemilu akan dilantik.
Wapres juga menyadari bahwa nantinya pun dari keputusan MK itu sendiri tentu juga ada pihak yang menyatakan ketidakpuasan. Namun ia mempertanyakan mau sampai kapan ketidakpuasan itu.
"Harus disadari itu bahwa kalau ingin menang secara demokrasi ya harus siap kalah juga secara demokrasi. Artinya menerima kemenangan lawannya. Jadi demokrasi bukan hanya satu pihak harus menang, itu bukan demokrasi. Harus siap menang dan harus siap kalah juga," terang Jusuf Kalla.
Baca juga: Polisi: Jakarta Siaga I hingga 25 Mei
Oleh sebab itu Jusuf Kalla menilai tidak akan terjadi gejolak apapun meski saksi dari kubu 02 menolak menandatangani hasil rekapitulasi. Tindakan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan pelantikan yang akan dilakukan nantinya.
Sebagaimana diketahui kedua kandidat baik itu Jokowi dan Prabowo telah memberikan tanggapannya atas hasil rekapitulasi KPU. Prabowo tetap bertahan dengan narasi adanya kecurangan dan tidak mengakui hasil pemilu. Sebaliknya Jokowi mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat dalam pilpres kali ini.
KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019. Jokowi-Ma'ruf unggul 55,50% sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 44,50%.
"Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di gedung KPU semalam. (A-4)
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved