Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan agar masjid tidak dipergunakan untuk mempertentangkan terkait isu-isu terkini.
Hal tersebut disampaikan Wapres yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia dalam buka puasa dengan DMI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sejumlah cendekiawan muslim di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Senin (20/5).
"Dalam rangka menjaga keamanan akhir-akhir ini, isu-isu dalam satu dua hari ini nampaknya. Saya harapkan masjid-masjid tidak dimanfaatkan dan digunakan untuk mempertentangkan dan menjadi tempat pertentangan politik jemaah," tutur JK.
Dalam kesempatan yang sama, ulama tafsir Indonesia, Muhammad Quraish Shihab, mendoakan agar dalam dua hari ke depan dapat berjalan aman serta tidak menimbulkan perpecahan, apalagi sampai jatuh korban. Menurutnya, aksi (pengerahan massa) tersebut sebetulnya sudah tidak perlu lagi dilakukan.
Baca juga: Azyumardi Azra: Ulama Seharusnya tidak Partisan
"Sebenarnya hemat saya tidak perlu lagi, karena aspirasinya sudah terdengar dan ada jalan keluar yang disiapkan undang-undang. Jadi tidak perlu lagi," tutur Quraish.
Menanggapi adanya sejumlah provokasi yang mengatasnamakan agama, dia mengaku heran adanya ajakan jihad menggulingkan kekuasaan. Menurutnya, ajaran agama tidak mengajarkan hal tersebut, sebaliknya ajaran agama justru mengajarkan agar tercipta keamanan dan kedamaian.
"Agama menghendaki taat kepada penguasa, walaupun tidak setuju kepadanya. Harus taat demi menciptakan kedamaian," pungkas Quraish. (OL-1)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved