Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Presiden Moeldoko menyinyalir ada kelompok teroris yang ingin memanfaatkan situasi pengerahan massa menjelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 22 Mei.
Kelompok tersebut, jelas Moeldoko, berupaya memancing kerusuhan di tengah lautan massa yang akan menghadiri aksi protes tersebut.
"Ada kelompok teroris, kelompok yang ingin membuat trigger ya menjadikan martir, sehingga nanti akan menjadi titik awal melakukan anarkis. Senjatanya sudah kami sita," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/5).
Baca juga: Moeldoko Endus Ada Upaya Sistematis Manfaatkan Pengerahan Massa
Ia menegaskan aparat kepolisian sudah menangkap sejumlah terduga teroris berikut senjata. Termasuk upaya penyeludupan senjata yang berhasil digagalkan intelijen.
"Tujuannya untuk mengacaukan situasi. Bisa menembak ke kerumunan akhirnya seolah-olah tembakan dari aparat kemananan, TNI-Polri. Itu menjadi trigger berawalnya sebuah kondisi chaos," tandas mantan Panglima TNI itu.
Menimang situasi tersebut, Moeldoko mengimbau masyarakat menghindari pusat keramaian 22 Mei. Pasalnya, kendati kepolisian telah melakukan tindakan preventif, potensi ancaman masih tetap ada.
"Semua yang kami katakan bukan bualan, bukan nakut-nakutin. Kami justru memberikan informasi yang sesungguhnya pada masyaraat agar bisa menentukan harus bagaimana. Kalau memang menuju pada suatu area tertentu membahayakan, ya jangan datang," tuturnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved