Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memperketat keamanan sejak dimulai penghitungan rekapitulasi nasional. Terlihat bentangan kawat berduri di depan Kantor KPU dan beberapa kendaraan taktis di sekitar Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Koordinator Pengamanan KPU, Raymon, bentangan kawat berduri itu sepanjang 80 meter dan di seberang jalan KPU memiliki panjang 100 meter. Selain itu, menurutnya tidak boleh ada orang yang masuk sembarangan ke dalam kantor KPU.
"Yang boleh masuk itu yang punya kepentingan. Pertama dari saksi parpol dan DPD tapi tapi harus dengan ID Card dari KPU. Setiap tamu yang masuk ke KPU itu biarpun Bawaslu RI, harus gunakan ID Card untuk masuk dalam ruangan perhitungan rekapitulasi di Lantai 2. Pihak media juga sama," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jakarta, Minggu (19/5).
Sejumlah personel keamanan berjaga di sekitar Kantor KPU. Pengunjung yang akan masuk ke dalam Kantor KPU pun akan melewati detektor logam dan pemeriksaan berlapis mulai dari luar Kantor KPU.
Lebih lanjut, Raymon menerangkan bahwa pengamanan dilakukan dengan tiga titik. Pertama di depan Kantor KPU, tepatnya di halte bus. Disiapkan pihak keamanan yang terdiri dari 3 orang yang selalu mengecek isi tas setiap pengunjung. Kemudian di pintu masuk gerbang KPU ada pihak keamanan yang memiliki metal detector.
"Di garret itu sebelum masuk ke kantor, harus melepas yang berbentuk logam. Dari cincin, jam tangan, ikat pinggang, jaket dilepas,topi dilepas. Kacamata hitam juga diwajibkan dilepas. Itu sesuai SOP pengamanan disini," jelas Raymon.
Setelah itu, pengamanan juga dilakukan di gerbang kedua dalam Kantor KPU. Pengamanan tersebut diberlakukan sejak 4 Mei saat hari pertama pembacaan rekapitulasi nasional. Personel keamanan gabungan terdiri dari Polri, Brimob, Pos Blora, Polsek Menteng, Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.
Baca juga: KPU Tolak KPPS Disebut tidak Paham Beban Kerja Saat Bertugas
"Kalau dari pagi itu jumlah personel dari pihak Polri yang diperbantukan menjaga KPU kurang lebih ada 100 orang. Mulai dari pagi hingga sore tapi kalau yang 24 jam standby itu ada sekitar 30 orang," kata Raymon.
Untuk pengamanan jelang penetapan hasil pada 22 Mei, Raymon sebut pihaknya akan menunggu instruksi dari kepala keamanan KPU. Di sisi lain, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menuturkan pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada pihak keamanan untuk menjaga situasi di KPU.
"Jelang 22 Mei tentu saja terkait dengan standar pengaman itu menjadi tugas pokok dari kepolisian yang di dukung oleh TNI, sehingga KPU dalam posisi mengikuti saja sesuai dengan standar operasional yang dimiliki oleh Polda. Semoga aman semua," jelasnya.
Terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilu RI, Fritz Edward Siregar, juga mempercayakan sepenuhnya kepada pihak keamanan. Ia juga mengaku pihaknya belum menerima adanya teror.
"Secara keamanan saya yakin TNI dan Polri mampu menjaga keamanan ini semua. Sehingga tanggal 22 atau 23 atau akan baik baik saja. Kemudian, sampai sekarang kami dari Bawaslu tidak pernah mendapat ancaman apa apa dan kami selama ini dapat melaksanakan tugas dengan baik," tukasnya. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved