Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berencana menarik semua saksi dalam proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno mengatakan hasil Pemilu 2019 tetap sah sekalipun tanpa kehadiran saksi dari Kubu BPN.
"Tidak ada aturan yang melarang. Sah saja. Itu hak politik BPN menarik saksi dari rekapitulasi nasional. Yang jelas, penarikan saksi BPN tidak akan membuat langit runtuh, tidak pengaruhi apapun. Hasil pemilu tetap legitimate," ujar Adi kepada Media Indonesia, Kamis (16/5).
Namun, ia berpendapat sikap BPN tidak dewasa. Kubu pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 itu dinilai tidak siap kalah dan hanya siap menang. Padahal, demokrasi mensyaratkan siap menang dan siap kalah. "Opsinya hanya ada dua itu," lanjutnya.
Ia mengakui penarikan saksi oleh BPN memang berpotensi menciptakan instabilitas politik, karena membangun opini agar rakyat tidak percaya hasil pemilu. Tapi, lanjut dia, KPU sudah dijamin undang-undang dan keabsahan hasil rekapitulasi tidak akan gugur.
Di tempat terpisah, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik menambahkan ada atau tidak ada saksi pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 tetap jalan. "Rekapitulasi tetap sah dan kita terus diawasi oleh Bawaslu RI dalam rekapitulasi kita," kata Evi.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang curang, yang dilakukan KPU.
Prabowo menduga telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu mulai dari masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.
"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam Simposium Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, seusai simposium nasional tersebut mengatakan sikap tersebut diambil karena BPN Prabowo-Sandi menuding ada kecurangan di Pemilu Presiden 2019.
"Dengan demikian, seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo di Hotel Grand Sahid Jaya ketika itu. (Ins/A-5)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Megawati juga mendorong seluruh kader dalam Bimtek PDIP untuk memberi dukungan terhadap pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Amran juga menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo, proses penegakkan hukum harus berjalan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved