Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut PPLN Kuala Lumur sengaja menabrak aturan berkaitan dengan mundurnya tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di PPLN Kuala Lumpur.
Dalam rekomendasinya, Bawaslu melalui Panwaslu Kuala Lumpur mengimbau PPLN Kuala Lumpur agar memastikan batas akhir penerimaan amlop surat suara via pos sampai Rabu 15 April 2019 Pkl 00.00 waktu KL.
Baca juga: KPU: Selama Rekap Saksi BPN dan TKN Tidak Pernah Komplain
Bawaslu juga menyebutkan bahwa surat suara yang datang sesudah tanggal 15 Mei tidak dapat diterima dan dihitung dalam proses penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Dewan Tun Hussein Onn, PWTC, Kuala Lumpur. Berdasarkan perkembangan yang diterima oleh Panwaslu Kuala Lumpur, jumlah surat suara keseluruhan yang diterima adalah sebanyak 22.807.
"Dan dalam hal PPLN masih menerima amlop surat suara setelah tanggal tersebut dan memasukannya dalam perhitungan maka dengan sengaja mereka menabrak aturan yang mereka buat sendiri tanpa argumentasi yang kuat dan itu akan kita ajukan keberatan atau protes," kata Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada Media Indonesia di Jakarta (16/5).
Diketahui, berdasarkan jadwal yang disepakati, batas akhir penerimaan amlop surat suara untuk PSU di PPLN Kuala Lumpur adalah hari Rabu 15 Mei 2019 Pkl 00.00. Namun, PPLN di tengah jalan memperpanjang penerimaan amlop surat suara sampai hari Kamis 16 Mei 2019.
Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara Input Situng
Berubahnya tahapan ini oleh para Caleg khususnya Dapil DKI Jakarta II antara lain Masinton Pasaribu (PDIP) dan Christina Aryani (Golkar) dicurigai memberi ruang adanya permainan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masinton memerkirakan, dari 257 ribu amlop surat suara yang dikirim ke pemiloh via pos, paling banyak sekitar 10 persen yang dikembalikan.
"Maka jika tiba-tiba ada lonjakan amlop surat suara yang masuk itu patut dicurigai dikuasai oleh pihak tak bertanggung jawab entah dicoblos di mana seperti kejadian April lalu itu. Karena temuan kami mendapatkan bahwa banyak pemilih yang tidak mendapat surat suara, atau alamatnya sudah berubah. Jadi PPLN jangan sampai bermain-main dengan tahapan ini untuk memberi ruang bagi kecurangan," tegasnya. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved