Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara Input Situng

Penulis: Melalusa Susthira K Pada: Kamis, 16 Mei 2019, 11:55 WIB Politik dan Hukum
 Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara Input Situng

MI/Pius Erlangga
Bawaslu memutuskan KPU dinyatakan melanggar Pasal 532 dan 536 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, terkait tata cara input data situng.

BADAN Pengawas Pemilu memutuskan KPU dinyatakan melanggar Pasal 532 dan 536 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, terkait tata cara input data ke dalam situng. Hal itu menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu mendapatkan tambahan atau pengurangan suara.

"Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan saat menggelar sidang pelanggaran administrasi terkait dugaan kecurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU,  yang diajukan oleh Direktur Advokasi Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (16/5).

Meskipun demikian Bawaslu menyatakan tidak merekomendasikan penghentian situng. Karena keberadaannya merupakan instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelanggaran pemilu bagi masyarakat.

Saat membacakan pertimbangan, anggota Majelis, Ratna Dewi Petalolo menilai KPU banyak melakukan kesalahan dalam input data ke dalam situng dikarenakan kekeliruan yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam mengisi formulir C1. Untuk itu, Bawaslu merekomendasi kepada KPU untuk memperbaiki atau memverifikasi ulang data yang keliru dalam situng tersebut.

"Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng," pungkas Abhan.

baca juga: Kasus Garuda masih Terkendala Bahasa

Sufmi Dasco Ahmad selaku pelapor hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Maulana Bungaran dan empat orang lainnya. Sedangkan dari pihak terlapor hadir dua orang perwakilan dari staf hukum KPU yakni Setya Indra Arifin dan Ahmad Wildan Sukoya.

Pada hari sama Bawaslu juga akan memutus perkara yang dilaporkan BPN lainnya, terkait dugaan kecurangan dilakukan lembaga survei merilis quick count atau hitung cepat Pilpres 2019. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More