KPU: Selama Rekap Saksi BPN dan TKN Tidak Pernah Komplain

Penulis: Insi Nantika Jelita Pada: Kamis, 16 Mei 2019, 11:57 WIB Politik dan Hukum
KPU: Selama Rekap Saksi BPN dan TKN Tidak Pernah Komplain

MI/Insi Nantika Jelita
KPU menyatakan saksi dari paslon 01 dan 02 thingga Rabu (16/5) tidak pernah komplain terhadap hasil pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019.

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membeberkan bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara nasional, saksi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 selalu hadir. Pernyataan tersebut menepis soal penarikan saksi dari BPN.

"Sampai tadi malam (Rabu, 15/5) hadir (kedua saksi paslon). Ini cerita fakta ya, sampai dengan kemarin ada 26 provinsi yang direkap, baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada yang menyampaikan di sini, yang urusannya soal penggelembungan perolehan suara, manipulasi. Tidak ada komplain dari TKN 01 maupun BPN 02," terangnya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5).

Lebih lanjut Hasyim menuturkan bahwa pihaknya sangat terbuka menerima komplain dari saksi peserta pemilu jika merasa ada keberatan pada hasil rekapitulasi nasional. Saksi peserta pemilu baik dari partai politik maupun saksi dari paslon silakan beradu argumen dengan membawa data atau dokumen. Nanti KPU dan Bawaslu bisa menyandingkan laporan komplain tersebut

"Tapi kalau tidak ada buktinya, ya bagaimana kita akan melakukan pencocokan dan klarifikasi konfirmasi terhadap keberatan itu? Intinya, sampai dengan kemarin semua (saksi) menerima hasil rekap perhitungan suara pemilu presiden," tegas Hasyim

baca juga: Idrus Bantah Kenal Samin Tan

Selain itu KPU tidak melarang jika ada pihak yang menarik saksinya saat pembacaan hasil rekapitulasi nasional. Pasalnya, KPU hanya mempunyai kewajiban untuk mengundang saksi peserta pemilu hadir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Persoalan hadir atau tidak itu kan hak. KPU itu kewajibannya mengundang. Untuk hadir itu terserah kepada pihak mau hadir atau tidak. Kalaupun hadir tapi misalkan tidak mau tandatangan (hasil rekap), rekap jalan terus.Tidak berpengaruh keabsahan proses dan hasil. Yang mengatakan itu bukan KPU ya, tapi undang-undang. Undang-Undang yang membentuk siapa, ya semua partai politik yang ada di DPR," tandasnya. (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More