Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi secara otomatis mengakui hasil Pemilu Presiden 2019 jika enggan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil rekapitulasi dan penetapan suara pemilu.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan sesuai UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pihak yang tidak menerima hasil pemilu harus menempuh jalur ke MK. Bila tidak, mereka dapat disimpulkan secara otomatis menerima hasil pemilu.
"Kalau tidak ke MK ya berarti mereka terima hasil pilpresnya. Gitu saja," ujar politikus Partai Golkar itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (15/5).
Secara pribadi, Ace menyayangkan sikap BPN yang menyatakan enggan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan permasalahan pemilu. Ia mengatakan sikap BPN itu sama saja dengan mengabaikan UU Pemilu.
Padahal, lanjut dia, mayoritas elite BPN merupakan anggota DPR yang ikut menyusun dan mengesahkan UU Pemilu tersebut. "Artinya Pak Fadli Zon sebagai pimpinan DPR sama saja dengan tidak mau mengikuti undang-undang yang dibuatnya sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menegaskan menolak hasil Pilpres 2019. Mereka mengatakan ada kecurangan masif pada pelaksanaan pemilu kali ini. Namun, BPN mengatakan enggan membawa dugaan kecurangan lewat jalur konstitusional atau lewat MK.
BPN mengatakan memiliki pengalaman buruk pada kinerja MK dan tidak memercayai lembaga tersebut. "Di 2014 yang lalu kita punya pengalaman yang buruk dengan MK," ujar juru bicara BPN, Muhammad Syafii. (Pro/A-5)
PEMERINTAH mematangkan persiapan menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, salah satunya soal tarif dagang. Itu dibahas saat pertemuan Prabowo
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 70 tokoh penggerak gizi dan ketahanan pangan nasional. Itu termasuk jajaran Polri serta tokoh masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved