Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI NasDem mendukung apapun keputusan PDI-P terkait penunjukkan Ketua DPR.
Sebagaimana yang telah diatur dalam UU MD 3, PDI-P berpeluang menempatkan kadernya sebagai ketua DPR setelah menjadi partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019.
"Tentu NasDem mendukung siapapun yang dipilih oleh PDI-P," tutur Sekretrais Jenderal NasDem Johnny G Plate, Senin (13/5).
Ketika disinggung nama Puan Maharani, Johnny menuturkan Puan merupakan salah satu tokoh PDI-P yang memang cukup kredibel menjabat sebagai Ketua DPR.
Baca juga : Formappi Nilai Puan Kandidat Terkuat Jabat Ketua DPR
"Puan kan meraih suara terbesar di Indonesia dalam Pileg kali ini. Jadi saya pikir dia tokoh yang mumpuni," paparnya.
Johnny mengungkapkan NasDem sama sekali tidak mempermasalahkam lembaga DPR dipimpin oleh perempuan jika memang nantinya Puan menjabat sebagai Ketua DPR.
Bahkan Johnny pun membuka peluang apabila Ketua MPR juga dijabat oleh perempuan.
"Dan NasDem mempunyai tokoh-tokoh yang juga layak menjadi pimpinan MPR, apalagi kalau Ketua MPR-nya perempuan. Wah, hebat kan kita," tutur Johnny. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved