Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
AZAN Asar berkumandang. Satu per satu massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan (Gebrak) meninggalkan halaman depan kantor Bawaslu. Dengan mengantongi izin hingga pukul 15.30 WIB dari kepolisian, massa kemudian diimbau untuk pulang ke rumah masing-masing.
Sejak siang hari selepas salat Jumat (10/5), seratusan demonstran datang untuk menyuarakan protes atas dugaan kecurangan pemilu. Mereka meminta Bawaslu segera memproses kecurangan tersebut.
Suasana kian panas. Matahari terik tak menghalangi antusiasme massa. Kondisi sedang berpuasa juga tidak menjadi alasan mereka untuk menyurutkan langkah.
“Kita lawan kecurangan!” teriak salah satu massa aksi demo. Orasi, teriakan takbir dan salawat terus bersahut-sahutan.
Di balik kondisi siang terik, massa yang menumpuk, kepolisian tetap berjaga merapatkan barisan di depan kantor Bawaslu.
Kali ini tak seperti biasa. Bercampur dengan aparat kepolisian lainnya, terdapat pemandangan yang tak biasa. Terdapat puluhan aparat kepolisian yang mengenakan serban putih dan peci putih.
Sekilas penampilan mereka mirip dengan massa yang ambil bagian pada demo tersebut meski seragamnya tetap khas Brimob berwarna biru gelap.
Meski demikian, upaya aparat kepolisian itu tidak diindahkan oleh massa unjuk rasa yang hadir. Terdengar selentingan yang tidak mengenakkan dari massa. Bahkan, massa pun meminta aparat yang berjaga mencopot atribut itu.
“Copot aja, Pak,” teriakan itu terus bersahut-sahutan. Namun, selentingan itu tetap membuat puluhan polisi itu bergeming. Aparat masih berdiri kukuh di depan kawat besi.
Iptu Taufik Hidayat, salah satu prajurit Brimob berkalung serban, mengatakan memakai atribut ini semoga bisa menyejukkan pandangan. Emosi massa dan kondisi yang panas, kata dia, juga bisa diredam dan didinginkan melalui atribut agamais tersebut.
“Iya ini biar adem aja, menyejukkan suasana. Biar enggak panas-panas,” ujar Taufik sambil mengalungkan serbannya.
Kapolres Jakarta Pusat Harry Kurniawan menjelaskan aksi demo kali itu berlangsung dengan aman dan terkendali.
Meski terdapat penumpukan massa dan pihaknya harus melakukan pengalihan arus di Jalan MH Thamrin, menurut dia, hal itu semestinya dilakukan sesuai dengan dinamika di lapangan.
Arus lalu lintas mulai dari Bundaran HI hingga depan Bawaslu pun ditutup karena massa kian memadati jalan MH Thamrin. Selepas massa membubarkan diri, jalanan pun kembali dibuka dan bisa dilewati. (Rahmatul Fajri/X-6)
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Sebagian warganet menilai judul dan lirik lagu Cita-citaku (Ga Jadi Polisi) dari Gandhi Sehat mengandung unsur kritik atau sindiran terhadap institusi tertentu.
Warga Gambir, Jakarta Pusat digegerkan penemuan mayat bayi laki-laki di selokan Jalan Batu Tulis. Polisi memastikan tidak ada tanda kekerasan dan jasad dibawa ke RSCM.
Polres Metro Jakarta Selatan meningkatkan patroli jalan kaki dan mobile di kawasan Blok M untuk mencegah pencopetan setelah insiden copet viral di media sosial.
SEORANG pria diduga memanggul mayat di RT 012 RW 06 Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ia terekam oleh kamera pengawas CCTV. Kepolisian langsung melakukan penyelidikan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved