Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
AZAN Asar berkumandang. Satu per satu massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan (Gebrak) meninggalkan halaman depan kantor Bawaslu. Dengan mengantongi izin hingga pukul 15.30 WIB dari kepolisian, massa kemudian diimbau untuk pulang ke rumah masing-masing.
Sejak siang hari selepas salat Jumat (10/5), seratusan demonstran datang untuk menyuarakan protes atas dugaan kecurangan pemilu. Mereka meminta Bawaslu segera memproses kecurangan tersebut.
Suasana kian panas. Matahari terik tak menghalangi antusiasme massa. Kondisi sedang berpuasa juga tidak menjadi alasan mereka untuk menyurutkan langkah.
“Kita lawan kecurangan!” teriak salah satu massa aksi demo. Orasi, teriakan takbir dan salawat terus bersahut-sahutan.
Di balik kondisi siang terik, massa yang menumpuk, kepolisian tetap berjaga merapatkan barisan di depan kantor Bawaslu.
Kali ini tak seperti biasa. Bercampur dengan aparat kepolisian lainnya, terdapat pemandangan yang tak biasa. Terdapat puluhan aparat kepolisian yang mengenakan serban putih dan peci putih.
Sekilas penampilan mereka mirip dengan massa yang ambil bagian pada demo tersebut meski seragamnya tetap khas Brimob berwarna biru gelap.
Meski demikian, upaya aparat kepolisian itu tidak diindahkan oleh massa unjuk rasa yang hadir. Terdengar selentingan yang tidak mengenakkan dari massa. Bahkan, massa pun meminta aparat yang berjaga mencopot atribut itu.
“Copot aja, Pak,” teriakan itu terus bersahut-sahutan. Namun, selentingan itu tetap membuat puluhan polisi itu bergeming. Aparat masih berdiri kukuh di depan kawat besi.
Iptu Taufik Hidayat, salah satu prajurit Brimob berkalung serban, mengatakan memakai atribut ini semoga bisa menyejukkan pandangan. Emosi massa dan kondisi yang panas, kata dia, juga bisa diredam dan didinginkan melalui atribut agamais tersebut.
“Iya ini biar adem aja, menyejukkan suasana. Biar enggak panas-panas,” ujar Taufik sambil mengalungkan serbannya.
Kapolres Jakarta Pusat Harry Kurniawan menjelaskan aksi demo kali itu berlangsung dengan aman dan terkendali.
Meski terdapat penumpukan massa dan pihaknya harus melakukan pengalihan arus di Jalan MH Thamrin, menurut dia, hal itu semestinya dilakukan sesuai dengan dinamika di lapangan.
Arus lalu lintas mulai dari Bundaran HI hingga depan Bawaslu pun ditutup karena massa kian memadati jalan MH Thamrin. Selepas massa membubarkan diri, jalanan pun kembali dibuka dan bisa dilewati. (Rahmatul Fajri/X-6)
Demi keselamatan para siswa, anggota kepolisian turun langsung ke sungai dan menggendong anak-anak satu per satu agar dapat menyeberang dengan aman.
Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tentang alasan pembenar.
Ia menegaskan pembelaan tidak hanya melindungi keanggotaan tubuh ataupun nyawa, melainkan barang milik pribadi masuk pada kategori pembelaan terpaksa tersebut.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
PEMERINTAH menanggapi sorotan publik terkait kasus pedagang yang dituding oleh oknum personel Polri dan TNI menggunakan bahan makanan dari spons atau busa.
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved