Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PERGERAKAN Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Aksi tersebut yakni untuk mendukung KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu.
Koordinator aksi, Ihwan, dalam orasinya menyampaikan bahwa PMII DKI Jakarta mendukung penuh KPU dan Bawaslu. Menurutnya, dua lembaga independen tersebut saat ini tengah berada dalam tekanan elite politik.
"Kami melihat bahwa KPU maupun Bawaslu terus diintrik oleh para elit kita. Mereka membangun narasi bahwa KPU maupun Bawaslu telah curang dalam pemilu serentak ini," terangnya.
Baca juga: Suara Tertinggi, GKR Hemas Incar Posisi Ketua DPD
Dia mengatakan, KPU dan Bawaslu tidak perlu takut dengan intrik dan tekanan yang ada. KPU disarankan untuk fokus saja menjalankan penghitungan suara. Demikian dengan Bawaslu, fokus untuk mengawasi jalannya penghitungan suara tersebut.
"Silakan KPU dan Bawaslu menjalankan proses-proses yang masih tersisa ini dengan adil dan bersih. Kami percaya dengan KPU dan Bawaslu, dan tolong kepercayaan kami ini juga dijaga," pesannya.
Dalam aksi tersebut, PMII DKI Jakarta menyampaikan pernyataan sikap. Yakni mengimbau kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi kecurangan yang dibangun oleh elite politik.
Memberikan apresiasi positif terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Mengajak masyarakat agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi pemilu hingga 22 Mei mendatang. Menolak isu people power dan cara-cara inkonstitusional yang selama ini digembuskan kepada publik. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved