Pertemuan Jokowi-AHY Redakan Ketegangan Politik

MEREDAKAN suhu politik pascapilpres merupakan salah satu poin utama tujuan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pertemuan itu menyamakan persepsi atas sejumlah permasalahan di antaranya hasil hitung cepat yang diselenggarakan sejumlah lembaga survei independen.

"Pertemuan ini untuk meredakan tensi ketegangan yang ada. Misalnya, urusan quick count kan sudah menjadi tradisi kita dalam demokrasi sejak 2004," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5).

Hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dipersoalkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena tidak sesuai dengan klaim pasangan nomor urut 02 itu.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tunjukan Sikap Negarawan Undang AHY

Menurut Pramono, keberadaan hitung cepat hasil pemilu merupakan instrumen yang lazim dipakai negara demokrasi sebagai alat kontrol.

"Sebagai referensi alat bantu yang sebenarnya juga sudah ada. Dulu kan ada kawal pemilu. Nah berbagai instrumen ini menunjukkan demokrasi kita sudah semakin dewasa. Sehingga, pertemuan-pertemuan Presiden dengan mungkin nanti tokoh-tokoh lain dimaknai untuk melihat perspektif yang lebih luas terhadap hal tersebut," imbuh politikus PDI-P itu.

Pramono meminta semua hasil instrumen di pemilu, seperti hitung cepat, real count situng KPU dan Kawal Pemilu bisa dimaknai positif. Sebab, sambung Pramono, tidak tertutup kemungkinan pada pemilu ke depan ada alat ukur menggunakan teknologi yang semakin maju.

Ia melanjutkan, kendati demikian, proses akhir yang akan dipakai ialah penghitungan manual KPU.

"Quick count, real count Situng, Kawal Pemilu hanya sebagai pembanding. Nanti riil yang digunakan dalam perhitungan adalah hitungan KPU secara manual," tandasnya.

Hasil Ijtimak Ulama III menyarankan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi segera mendesak KPU menghentikan real count. Mereka menilai sistem penghitungan tersebut berbahaya karena bisa membentuk opini salah di masyarakat.(OL-5)