Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
TUJUH elemen pendukung Joko Widodo- Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Aliansi Relawan Pemenangan Jokowi-Amin meminta menghentikan tudingan perihal dugaan kecurangan pada pemilihan umum (pemilu) 2019.
Mereka terdiri dari Team 7 Jokowi Center Foundation, Forum Kajian Fitnah Akhir Jaman, Militan 34, Muslim Cyber Army – Sahabat Jokowi, Panca Tunggal-Banten, Jawara Dukung Jokowi (Wardjo).
Ketujuh aliansi relawan itu bahkan menggelar sayembara dengan hadiah Rp100 miliar jika ada yang dapat membuktikan kecurangan seperti yang dituding pada pasangan Jokowi-Amin.
Dana itu diperoleh 17 pengusaha muslim asal Indonesia. Mereka sengaja menyumbangkan hartanya untuk meredam situasi dan opini yang belakangan berkembang liar dan menyudutkan Jokowi-Maruf.
"Ide awalnya, apa yang bisa menghentikan provokasi dan kecurangan ini. Kami berunding dengan pengusaha dan menyiapkan dana, jadi sudahlah enggak usah ribut, memprovokasi kalau ada bukti, silahkan serahkan dan kami berikan uang itu," kata Ketua Muslim Cyber Army (MCA) Jokowi, Diki Candra di Depok, Jawa Barat, Minggu (28/4).
Sayembara digelar agar tidak ada lagi tudingan kecurangan seperti yang ramai dibicarakan pasca-pemilu. Dengan demikian para petugas penghitung pun dapat bekerja maksimal dan hasilnya dapat ditetapkan sesuai ketentuan.
"Intinya kami ingin meredam dan mengajak pihak 02 menghentikan provokasi kalimat curang, baik kepada Jokowi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak penyelenggara lainnya," ungkapnya.
Menurutnya, tidak ada kecurangan yang masif dan terstruktur dalam Pemilu 2019. Dikatakan dia, permasalahan yang ada hanya permasalahan biasa. Bahkan jumlahnya tidak banyak seperti yang ditudingkan kubu pasangan nomor 02. Oleh karenanya pihaknya meminta pihak mengentikan isu kecurangan tersebut.
"Agar polemik curang ini dihentikan, silakan secara ilmiah kami tunggu data itu dan kami menyiapkan dana sebesar Rp100 miliar untuk siapa saja yang bisa membuktikan minimal 5% ada kecurangan. Kami tunggu sampai satu hari sebelum pengumunan KPU, ditunggu sampai pukul 12.00 WIB," tegasnya.
Baca juga: TKN: 33 Negara Apresiasi Pemilu 2019, Aneh Jika Disebut Curang
Pihaknya mempersilakan semua pihak membuktikan dugaan kecurangan yang ditudingkan. Memang diakui dia kecurangan ada, namun hal itu tidak hanya dialami kubu 02 namun juga kubu 01.
Dia menegaskan jumlahnya tidak sebanyak yang diramaikan. "Silahkan buktikan apabila kecurangan minimal 5%, kami ada tim yang akan menyeleksi dan ada dana yang dititipkan sebesar Rp100 miliar," tegasnya. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved