Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH menyambangi kantor KPU, Komisioner Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau menyimpulkan sistem layanan informasi yang dimiliki KPU sudah modern dengan penggunaan teknologi terbaru.
"Jadi itu salah satu ukuran bahwa mereka memiliki sistem informasi yang baik. Tadi saya sudah tanyakan bagaimana mekanisme merespons dugaan-dugaan, kecurigaan, hingga ada laporan informasi mereka (KPU) sudah tanggap. Bagaimana seluruh prasangka, seluruh misinformasi bisa ditangani KPU dengan layak," ujarnya.
Menurut Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dibangun dengan teknologi yang baik dengan didukung sumber daya manusia yang sesuai ahlinya. "Kami sudah cek server, mengecek tenaga-tenaga yang digunakan, dan semua ada di sini. Seluruh keputusan diproses di kantor ini. Sekecil apa pun keluhan orang untuk menyalahgunakan masalah, itu sangat susah. Kami apresiasi kepada KPU. Mereka lembaga yang bisa sangat kita andalkan untuk membuat pemilu berjalan lancar," ucap Romanus.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman meng-ungkapkan bahwa kedatangan KIP juga memastikan bahwa KPU bisa memenuhi syarat apakah informasi sudah bisa diberikan secara transparan dan layak diinformasikan.
"KIP menanyakan ke KPU karena banyak berita-berita yang beredar sesungguhnya seberapa transparan informasi yang disediakan KPU, apakah informasi yang disediakan memenuhi syarat untuk diinformasikan apa tidak, kita kasih lihat mereka tadi.''
Bawaslu cek
Bukan hanya KIP, Bawaslu juga mendatangi KPU untuk mengecek langsung sistem informasi KPU beserta server. Diketahui pascapemungutan suara, KPU kerap dituding melakukan kecurangan terkait perhitungan suara. Padahal hasil resmi pemenang suara Pemilu akan ditetapkan pada 22 Mei.
Baca juga: Situng KPU Sudah 40,53%, Jokowi-Amin Tetap Unggul
"Hari ini saya dan Afifuddin mengunjungi KPU. Ada beberapa hal yang tentu kita diskusikan yang berkaitan dengan persoalan kesalahan input di Situng. Sebelumnya, kami telah menyampaikan surat kepada KPU. Dalam surat itu kami menyampaikan KPU harus teliti dan hati-hati untuk input data di Situng itu," ungkap Ketua Bawaslu Abhan.
Kurang lebih 20 menit, Abhan dan Afifuddin mengecek perangkat sistem IT KPU. Mulai dari ruangan pusat informasi KPU, lalu ke ruangan yang diisi server-server KPU. Sebelum Bawaslu, pihak Komisi Informasi Pusat juga menyambangi KPU dan melakukan hal yang sama.
KPU sebelumnya mengakui jajar-annya sempat melakukan kesalahan dalam proses entri data ke Situng. KPU memastikan semua kekeliruan entri akan diperbaiki."Kami sampaikan kekeliruan entri terjadi sebanyak 105 kali yang sudah ditemukan," kata Komisioner KPU Viryan Azis.
Viryan mengatakan kesalahan entri yang diadukan warga hanya sejumlah 26 kasus. 79 kasus sisanya ditemukan sendiri oleh KPU. Faj/*/P-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved