Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA pembentukan panitia khusus mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dinilai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily tidak perlu direalisasikan.
Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, kini sudah ada mekanisme yang mengatur terkait kecurangan pemilu.
"Saya sampaikan bahwa pansus ini kan buat apa. Kecurangan pemilu itu sudah bisa disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang, ada Bawaslu dengan Gakumdu, jadi sudah tidak perlu lagi menurut saya membuka pansus pansus itu," ujar Ace di War Room Real Count, Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/4).
Menurut Ace, wacana pembentukan pansus kecurangan pemilu yang dilontarkan oleh Fadli sengaja dinarasikan guna memberikan intimidasi dan intervensi politik kepada KPU selaku peneyelenggara pemilu.
Baca juga : KPU Merasa Terganggu dengan Demonstrasi Tiap Hari
"Ingin menyeret-nyeret supaya KPU mendapat tekanan politik dan intervensi politik. Saya kira nggak perlu. Biarkan KPU dan Bawaslu bekerja secara independen jangan ditekan-tekan secara politik," terang Ace.
Menurut Ace wacana tersebut juga tidak berdasar, di mana DPR sedang dalam masa reses dan pembentukan pansus sendiri juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku, serta harus terlebih dulu disetujui oleh para fraksi-fraksi di DPR.
Alih-alih dibentuknya pansus, menurut Ace lebih baik DPR berfokus untuk merampungkan dulu terkait undang-undang yang belum juga selesai sampai dengan saat ini.
"Lebih baik kita menyelesaikan sisa-sisa penyelesaian undang-undang yang masih banyak, daripada bikin pansus soal kecurangan pemilu yang sudah ada yang menangani," pungkas Ace. (OL-8)
Meta sebagai pemilik platform dianggap tidak berusaha untuk melakukan moderasi konten.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Polisi meluruskan kabar viral pengamen membawa mayat di Tambora, Jakarta Barat. Karung tersebut dipastikan berisi seekor biawak.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved