Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
WACANA pembentukan panitia khusus mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dinilai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily tidak perlu direalisasikan.
Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, kini sudah ada mekanisme yang mengatur terkait kecurangan pemilu.
"Saya sampaikan bahwa pansus ini kan buat apa. Kecurangan pemilu itu sudah bisa disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang, ada Bawaslu dengan Gakumdu, jadi sudah tidak perlu lagi menurut saya membuka pansus pansus itu," ujar Ace di War Room Real Count, Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/4).
Menurut Ace, wacana pembentukan pansus kecurangan pemilu yang dilontarkan oleh Fadli sengaja dinarasikan guna memberikan intimidasi dan intervensi politik kepada KPU selaku peneyelenggara pemilu.
Baca juga : KPU Merasa Terganggu dengan Demonstrasi Tiap Hari
"Ingin menyeret-nyeret supaya KPU mendapat tekanan politik dan intervensi politik. Saya kira nggak perlu. Biarkan KPU dan Bawaslu bekerja secara independen jangan ditekan-tekan secara politik," terang Ace.
Menurut Ace wacana tersebut juga tidak berdasar, di mana DPR sedang dalam masa reses dan pembentukan pansus sendiri juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku, serta harus terlebih dulu disetujui oleh para fraksi-fraksi di DPR.
Alih-alih dibentuknya pansus, menurut Ace lebih baik DPR berfokus untuk merampungkan dulu terkait undang-undang yang belum juga selesai sampai dengan saat ini.
"Lebih baik kita menyelesaikan sisa-sisa penyelesaian undang-undang yang masih banyak, daripada bikin pansus soal kecurangan pemilu yang sudah ada yang menangani," pungkas Ace. (OL-8)
Sebelumnya politikus Golkar Nurdin Halid mengatakan isu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hoaks.
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved