Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN emak-emak pendukung pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga berdemo di depan gedung KPU Pusat, Jakarta, Minggu (21/4). Mereka mendesak KPU untuk bisa bekerja dengan jujur dan adil.
"KPU, tugasmu sangat berat buat bangsa ini. Emak-emak sudah tahu 02 menang real count. Kami tunggu keadilan sejatimu," tulis emak-emak pendemo dalam spanduk yang mereka bawa.
Salah satu peserta demo, Endah Fitriana, mengatakan bahwa kehadiran mereka bukan hanya untuk menuntut KPU menerima hasil real count yang sudah dimiliki pihak Prabowo-Sandiaga. Lebih dari itu, ia mengatakan kedatangannya sebagai bentuk dukungan pada KPU agar bisa bekerja dengan jujur dan adil.
"Kami percaya KPU bagian demokrasi yang jurdil jangan jadi bagian dari penjahat demokrasi. Kami relawan-relawan ingin pemilu yang adil. Kami ingin demokrasi yang adil jujur, kami ingin agar KPU menegakkan kebenaran dan kejujuran," tutur Endah.
Baca juga: Prabowo Tegur Emak-Emak di Purwokerto
Koordinator kegiatan demo tersebut, Sangap Surbakti, mengatakan harapan akan pemilu yang jujur, adil, bersih, dan transparan disematkan pada KPU. Namun, pada kenyataannya Pemilu kali ini diwarnai indikasi dirusaknya demokrasi oleh KPU.
Seperti ditemukannya ribuan pelanggaran di TPS pada hari pencoblosan, kesalahan memasukkan data yang berujung pada klaim kesalahan tidak sengaja atau human error tapi merugikan salah satu kandidat presiden dan informasi quick count.
"Emak-emak memahami beratnya pekerjaan penyelenggara pemilu, maka izinkan kami melakukan aksi simpatik sebagai support kami untuk KPU," tutur Sangap. (OL-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved