Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menerima banyak aduan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2019. Ketua Harian TKN Moeldoko menyebut data yang masuk ke poskko pengaduan nasional milik kubu petahana mencapai lebih dari 20 ribu kasus.
"Kita sudah mendapat pengaduan banyak sekali. Ada pengaduan kita sudah masuk 25 ribu ini dari direktur hukum," kata Moeldoko di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).
Moeldoko mengatakan, pengaduan yang masuk sedang diteliti tim pemenangan. Rencananya, sejumlah pengaduan yang dinilai kuat bakal segera diproses setelah proses hitung cepat lembaga survei rampung seluruhnya.
"Nanti sesudah quick count untuk mengklarifikasi hal-hal yang perlu dan seterusnya," ungkapnya.
Moeldoko menegaskan data ini membuktikan indikasi kecurangan Pemilu tak hanya dirasakan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karena itu, ia pun tak mau ambil pusing soal laporan-laporan kecurangan dari kubu penantang. Ia pun mengingatkan masing-masing pihak memiliki hak untuk mengadu manakala merasa dirugikan dalam Pemilu.
Baca juga: TKN: Sekarang Kembali ke Sila Ketiga Pancasila
Moeldoko pun tak mau opini publik digiring seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpihak kepada petahana. Terlebih, bila kecurangan yang terjadi lantas dikaitkan dengan pemerintah.
"Bahaya itu nanti, apalagi seolah kecurangan dilakukan pemilu, KPU, di belakanganya ada pemerintah. Ini sebuah pernyataan yang menyesatkan. Pemerintah sama sekali tidak ikut campur," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto memastikan tim pemenangan petahana akan terus mengawal rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Pengawalan rekapitulasi ini melibatkan partai politik koalisi.
"Maka kami juga membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam mengawasi seluruh rekapitulasi itu," kata Hasto.(medcom.id/OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved