Headline

Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.

Fokus

Tidak mengutuk serangan Israel dan AS dikritik

TKN Terima 25 Ribu Laporan Dugaan Kecurangan Pilpres

Muhammad Syahrul Ramadhan
20/4/2019 07:30
TKN Terima 25 Ribu Laporan Dugaan Kecurangan Pilpres
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko meresmikan Posko Pengaduan Nasional Kecurangan Pilpres 2019(MI/Rommy Pujianto)

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menerima banyak aduan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2019. Ketua Harian TKN Moeldoko menyebut data yang masuk ke poskko pengaduan nasional milik kubu petahana mencapai lebih dari 20 ribu kasus.

"Kita sudah mendapat pengaduan banyak sekali. Ada pengaduan kita sudah masuk 25 ribu ini dari direktur hukum," kata Moeldoko di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Moeldoko mengatakan, pengaduan yang masuk sedang diteliti tim pemenangan. Rencananya, sejumlah pengaduan yang dinilai kuat bakal segera diproses setelah proses hitung cepat lembaga survei rampung seluruhnya.

"Nanti sesudah quick count untuk mengklarifikasi hal-hal yang perlu dan seterusnya," ungkapnya.

Moeldoko menegaskan data ini membuktikan indikasi kecurangan Pemilu tak hanya dirasakan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karena itu, ia pun tak mau ambil pusing soal laporan-laporan kecurangan dari kubu penantang. Ia pun mengingatkan masing-masing pihak memiliki hak untuk mengadu manakala merasa dirugikan dalam Pemilu.

Baca juga: TKN: Sekarang Kembali ke Sila Ketiga Pancasila

Moeldoko pun tak mau opini publik digiring seolah-olah Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpihak kepada petahana. Terlebih, bila kecurangan yang terjadi lantas dikaitkan dengan pemerintah.

"Bahaya itu nanti, apalagi seolah kecurangan dilakukan pemilu, KPU, di belakanganya ada pemerintah. Ini sebuah pernyataan yang menyesatkan. Pemerintah sama sekali tidak ikut campur," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto memastikan tim pemenangan petahana akan terus mengawal rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Pengawalan rekapitulasi ini melibatkan partai politik koalisi.

"Maka kami juga membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam mengawasi seluruh rekapitulasi itu," kata Hasto.(medcom.id/OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya